Denpasar, LenteraEsai.id – Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan perkembangan penanggulangan Virus Disease Corona (Covid-19) di Provinsi Bali, yang berlangsung dari Kantor Diskominfos Provinsi Bali di Denpasar, Senin (30/3/2020).sore.
Dikatakannya bahwa Gubernur Bali bersurat kepada Menteri Perhubungan Nomor 551/2500/Dishub tentang penguatan pengawasan pelabuhan akses Provinsi Bali. Upaya memperketat pengawasan dilakukan pada pelabuhan penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, Lembar-Lombok Barat dan Pelabuhan Benoa.
Dalam surat tersebut, lanjut dia, memohon dilakukan pembatasan arus lalu lintas yang keluar masuk wilayah Bali, yang diperbolehkan untuk masuk hanya kepentingan mendesak seperti angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Gubernur Bali telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur dan NTB yang merupakan tetangga dari Pulau Bali, untuk memberlakukan aturan tersebut dan memperketat arus lalu lintas yang masuk ke Bali. Selain itu Gubernur Bali juga sudah melakukan koordinasi dengan petugas di Pelabuhan Lembar dan Ketapang terhadap penerapan surat tersebut.
Selain itu Gubernur Bali bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah membuat Keputusan Bersama Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020, tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Sehingga desa adat dapat membentuk Satgas dengan melibatkan Yowana serta pihak terkait seperti Babinsa untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Virus Corona tersebut termasuk melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam surat keputusan tersebut.
Pemprov Bali juga terus melakukan penguatan pada ketersediaan logistik, di mana Senin hari ini sebanyak 8.000 pieces alat rapid test kembali didatangkan dan 1.000 pieces tambahan APD. Alat rapid test akan difokuskan terlebih dahulu bagi kelompok-kelompok yang beresiko terpapar virus Covid-19, seperti para medis yang menangani PDP, petugas yang melakukan screaning di lapangan, tim survailance serta kelompok berisiko lainnya.
Terkait pemberitaan hanya KTP Bali yang bisa masuk pelabuhan, maka Ketua Satgas Dewa Indra menekankan tidak ada unsur SARA dalam penerapan aturan tersebut, di mana pengetatan dan pembatasan arus lalu lintas antarpulau dan provinsi juga telah dilakukan oleh daerah lain, maka hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Mengenai keberadaan santri yang masuk ke Bali pada Minggu (29/3/2020) malam, Dewa Indra menegaskan bahwa santri tersebut adalah santri asal Bali yang mengikuti pesantren di luar Bali. Dikarenakan sekarang pesantrennya menerapkan WFH, maka santri tersebut dipulangkan. Untuk mengantisipasi hal itu maka Satgas telah berkoordinasi dengan petugas pelabuhan untuk menerapkam SOP yang ada, antara lain pengecekan suhu tubuh serta lainnya.
Satgas mengimbau kepada warga masyarakat yang baru pulang dari luar negeri dan dari luar daerah untuk melaksanakan karantina mandiri/isolasi diri sendiri di rumah masing-masing minimal 14 hari dengan menerapkan protokol isolasi diri sendiri dengan penuh disiplin dan tanggung jawab untuk keselamatan masyarakat.
“Diimbau kepada seluruh masyarakat Bali, untuk tetap waspada bahkan meningkatkan kewaspadaanya karena penyebaran Covid-19 menunjukan tren peningkatan di tingkat nasional. Covid-19 bukan sesuatu yang ditanggapi dengan remeh, tetapi harus dengan kewaspadaan yang tinggi. Masyarakat juga kami minta untuk terus mengikuti ajakan dan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak satu dengan lainnya, untuk mengurangi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah.
Diimbau pula kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, meyakini bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, segenap unsur TNI, Polri dan instansi-instansi lainnya sedang bekerja sama, sedang bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19,” ujarnya, menjelaskan. (LE-DP1)
Comment