Denpasar, LenteraEsai.id – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa rangkaian Hari Suci Nyepi tahun ini memang dalam suasana dan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nuansa berbeda terjadi sehubungan dengan maraknya penyebaran wabah Covid- 19.
“Saya bersama PHDI dan Majelis Desa Adat mengeluarkan imbauan untuk membatasi petugas pelaksan upacara terkait Hari Nyepi, prosesi Tawur Kesanga, Pengerupukan dan lainnya. Jumlah pesertanya dibatasi maksimal 25 orang dan astungkara bisa dilaksanakan dengan disiplin. Ini sangat baik dan patut diapresiasi kesadaran masyarakat dalam menjalankan imbauan kami,” kata Gubernur Koster saat melakukan wawancara esklusif terkait penanganan Covid-19 di Bali, di rumah jabatan Jayasabha Denpasar, Senin (30/3) siang.
Gubernur Bali menyatakan, terkait pengarakan Ogoh-ogoh yang biasanya meriah, tahun ini diimbau untuk tidak melakukan pengarakan. Astungkara di lapangan, hampir semua desa adat tidak melaksanakan pengarakan. Padahal Ogoh-ogoh tersebut telah dibuat secara kreatif dan inovatif oleh para yowana.
“Ternyata semua disiplin dan tertib melaksakan imbauan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat dan para yowana di seluruh Bali,” ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Ia menyebutkan, pada 26 Maret lalu ada imbauan kepada warga untuk tetap berada di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak. Ternyata imbauan ini juga betul-betul dilaksanakan dengan disiplin, bahkan bupati/wali kota merespon dengan menjadikannya suatu instruksi, sehingga (pelaksanaan, red) lebih kuat di lapangan. Nyaris seperti Nyepi. Responnya sangat baik, meskipun imbauannya diberikan dalam hitungan jam.
“Sebagai Gubernur Bali mewakili pemerintah dan pribadi mengucapkan Hari Suci Nyepi, semoga Nyepi tahun ini jadi momentum mewujudkn visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di masa yang akan datang,” ujarnya.
Mengenai kebijakan terkait penanggulangan Covid-19, Gubernur Koster mengatakan, berbagai upaya sudah dilakukan sejak munculnya wabah ini di Bali, dan bahkan sejak sebelum merebak di luar daerah. “Kami sudah mengambil langkah-langkah yang menurut hitungan saya cukup cepat. Yang pertama, Satuan Tugas (Satgas) dibentuk 10 Maret lalu yang dipimpin Bapak Sekda (Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra) guna melakukan upaya penanganan dan pencegahan. Di mana pada saat itu di Bali baru ada 1 kasus positif. Jadi jika saya rasa kita di Provinsi Bali sudah bekerja dengan baik dan cepat, didukung suatu kebijakan Bali Siaga Darurat Covid-19 sehingga semua upaya kita bisa dilaksanakan secara cepat dan terarah. Apa-apa yang kita lakukan bisa lebih cepat dan baik serta lebih teorganisir,” kata Gubernur Bali.
Menurut Gubernur Koster, pihaknya pun sebelumnya telah menunjuk 11 RS rujukan. Ada RS Sanglah, RS Bali Mandara serta RS-RS di kabupaten yang memenuhi syarat. Sebanyak 88 kamar isolasi sudah disiapkan. Dengan adanya RS rujukan ini, pengelolaan pasien jadi lebih baik, tenaga medis siap dan astungkara hingga kini berjalan baik.
“Saya mendapat banyak masukan positif, yang memandang perlunya RS khusus untuk isolasi PDP dan penanganan Covid-19. Semua pasien akan diarahkan ke sana. Maka ditugaskan RS PTN Udayana. Kita koordinasikan dengan pihak Unud. Ini penting agar virus ini tidak makin menyebar. Persiapannya sudah dilaksanakan dan diharapkan siap operasional pada 7 April mendatang,” ucapnya.
Anggarannya untuk operasional RS khusus tersebut juga sudah disiapkan melalui APBD untuk mendanai segala kebutuhan yang jumlahnya mencapai Rp 45,9 milyar dengan alokasi dana dari belanja daerah yang bisa dievaluasi. Tidak ada keraguan, dan tim kerja siang malam untuk menyiapkan segala sesuatunya.
“Selalu saya ajak Satgas, PHDI, MDA ditambah bupati, wali kota, DPRD dan tokoh masyarakat. Masukan konstruktif tersebut sebagai acuan merumuskn kebijakan. Karena kebijakan apapun pasti berdampk pada masyarakat luas, jadi harus dikoordinasikan dengan bupati/ wali kota dan DPRD setempat,” katanya.
Kebijakan yang sangat dan paling penting adalah imbauan agar masyarakat lebih banyak ada di ruumh. Mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali yang sangat penting. Astungkara berjalan lancar, hanya instansi pemerintah, eselon 1 -2, yang sifatnya pelayanan yang tetap masuk kantor. Aktivitas sudah sangat jarang.
Dikatakan, imbauan untuk menutup objek wisata, hiburan malam , meniadakan kerumunan masyarakat dan meniadakan sementara kegiatan adat dan agama, juga tampak berjalan dengan semestinya. Semuanya di bawah pemantauan polisi dan desa adat. Ini untuk mengurangi resiko penyebaran virus.
“Masyarakat Bali saya lihat kalau diberikan arahan tegas, bisa dijalankan dengan tertib. Sangat baik dan luar biasa menurut saya. RS Sanglah kini sudah diberikan kewenangan untuk melakukan uji lab dan sudah berjalan sejak 26 Maret lalu. Jadi tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta atau Surabaya, sudah bisa dijalankan secara mandiri di RS Sanglah. Hasilnya pun bisa keluar lebih cepat, tidak lagi menunggu hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kami mengupayakan bantuan APD dari pemerintah pusat. 4 ribu buah sedah turun dan dibagi ke RS-RS rujukan, nanti akan ada lagi tahap kedua pengiriman. Juga sudah ada alat rapid test untuk menguji ODP, PDP dan petugas medis sejumlah 3.800 kit sehingga bisa lebih cepat lagi prosesnya,” ujar dia.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga memesan langsung dengan anggaran dari APBD untuk beli APD dari luar negeri dan perkiraannya minggu depan sampai. Alat untuk rapid test juga termasuk. Pembelian ini berhubungan langsung dengan duta besar dan konsul negara sahabat, jadi perlu prosedur dari antarnegara.
Ada imbauan masyarakat untuk tidak keluar dan menuju Bali. Hanya saja imbauan ini tidak semuanya kewenangan provinsi. Kewenangan pusat pun belum ada melakukan lockdown jadi kita harus sinkron dengan kebijakan pusat. Untuk itu, ini sifatnya imbauan untuk mengurangi arus masyarakat ke Bali.
“Kita juga sudah kirimkan surat ke pemerintah pusat untuk itu. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan ketat di semua akses menuju Bali. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan pelaksana Menteri Perhubungan serta Dirjen Perhubungan, untuk melakukan seleksi ketat dan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk Bali. Hari ini mulai dilaksanakan dan semua pintu masuk Bali membuat Posko untuk koordinasi dan dilengkapi ruang isolasi,” kata Gubernur Bali.
Arus masyarakat ke Bali dikecualikan untuk logistik, keamanan, dan kepentingan sangat darurat masih diperbolehkan. “Namun kalau untuk tujuan wisata atau kunjungan lain, saya minta untuk dicegat saja di pelabuhan. Adanya isu eksodus ke Bali, saya sudah cek. Ternyata itu adalah warga Bali yang pada saat Nyepi pulang ke kampungnya. Mereka warga yang tinggal dan beralamat di Bali. Jumlahnya pun tidak sampai 40 ribu, saya punya datanya dan totalnya kurang lebih 11 ribu orang . Mohon kepada semua pihak, jangan menilai itu orang baru. Itu warga Bali yang pulang kembali. Mereka punya hak untuk balik ke Bali. Yang penting kita tangani secara protokol kesehatan,” ujarnya.
“Saya menganggap di tengah upaya-upaya kita bersama, semuanya perlu bersatu padu. Seluruh lembaga, tokoh masyarakat, harus bahu-membahu menghadapi masalah ini. Dalam konteks itu harus dilepas identitas-identitas subjektif pada hal tertentu. Politik atau partai politik. Jangan ada yang malah cari panggung, ambil kesempatan, ngomong seenaknya, sudutkan pemerintah, menyerang. Ini sangat tidak arif. Harusnya semuanya mengeluarkan sesuatu yang konkret, apa yang perlu dilakukan?. Jangan malah kontra produktif. Ini masalah besar yang kita hadapi. Jangan malah cari panggung politik. Nanti pilkada atau pemilu silahkan, akan saya hadapi. Sekarang harus dihadapi dengan niat baik. Jangan nyinyir, salahkan orang, tapi diam tidak lakukan apa-apa. Pemerintah disebut gabeng padahal kurang tegas apa lagi. Kebijakan yang dilakukan, tidak selalu harus diomongkan tiap menit cari popularitas. Untuk itu, saya mengajak pengamat, politisi, kalau tidak bisa melakukan apa yang bermanfaat mending diam. Saya lebih dahulu ambil kebijakan siaga darurat, bikin Satgas, malah jadi yang pertama di Indonesia. Semua terukur sesauai kewenangan,” katanya, menegaskan.
Masukan-masukan yang tidak bisa dijalankan, lanjut Gubernur Koster, ada yang merupakan kewenangan pusat, bukan kewenangan pejabat daerah sebagai gubernur. “Sesuai kewenangan dan tugas yang dimiliki daerah, telah kami lakukan secara optimal dan terukur. Karenanya, saya balik mempertanyakan orang-orang yang mempertanyakan saya, apa bukti dari mereka? Apa yang mereka bisa lakukan?,” ujarnya, menambahkan. (LE-DP1)
