Denpasar, LenteraEsai.id – Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat adat istiadat, seni budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster melakukan semua itu dengan terlebih dahulu merancang dan menyusun Perda No.14 tahun 2019 tentang Desa Adat. Di mana Perda ini mengatur tentang pengakuan, penguatan kedudukan, fungsi dan kewenangan desa adat yang ada di Bali.
“Dengan adanya Perda No.14 tahun 2019, kami lanjutkan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang dibentuk secara khusus untuk mengurus tentang desa adat yang ada di Bali, ” kata Gubernur Koster pada upacara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali, di Renon-Denpasar, Senin (27/1).
Ia menyebutkan, dibentuknya satu dinas yang secara khusus untuk mengurus desa adat, merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia dan pertama kalinya terjadi dalam pemerintahan di Provinsi Bali, meskipun desa adat sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu.
“Sebagai generasi penerus, saya kira kita harus bertanggung jawab dalam mewarisi, melanjutkan warisan para leluhur kita mengenai adat istiadatnya yang harus kita bangun dengan komitmen serius dan nyata,” ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali.
Gubernur Koster menekankan, dengan adanya Perda Desa Adat kemudian juga sudah dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, maka desa adat kini harus betul-betul diberdayakan keberadaannya.
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, baru pertama kali seorang gubernur melakukan hal seperti ini. Maka dari itu, sebagai masyarakat Bali wajib hukumnya untuk dapat mendukung semua ini.
“Kita harus mendukung semua ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa adat di Bali merupakan tulang punggung dari pembangunan kita di Bali, khususnya di bidang seni dan budaya,” ujarnya, menandaskan. (LE-Tia)
