Jakarta, LenteraEsai.id – BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi untuk menjawab tantangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dan upaya transformasi yang berkelanjutan menjadi kunci peningkatan mutu layanan dan kepuasan peserta.
“Transformasi ini merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat biaya kesehatan. Dengan semangat gotong royong, Program JKN kini menjamin layanan yang lebih mudah diakses, cepat, setara, dan efektif,” ujar Ghufron dalam Seminar Nasional Public Expose Jurnal JKN bertajuk “Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Dukungan Multisektor”, Kamis (17/7).
Hingga 11 Juli 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 280 juta jiwa atau 98,32% penduduk Indonesia. Seiring peningkatan jumlah peserta dan fasilitas kesehatan mitra, BPJS Kesehatan menghadirkan beragam inovasi digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Online, dan Anjungan Mandiri (AMAN JKN).
BPJS Kesehatan juga menjangkau wilayah terpencil melalui layanan BPJS Keliling, kerja sama dengan rumah sakit apung, serta menggandeng fasilitas kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).
Selain transformasi layanan, BPJS Kesehatan juga mengembangkan pengelolaan big data yang dimanfaatkan lembaga riset untuk mendukung keberlanjutan Program JKN. Salah satu inisiatifnya adalah penerbitan Jurnal JKN, yang telah mencapai Volume V sejak pertama kali diluncurkan pada 2021.
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal mengatakan, Jurnal JKN telah mengantongi akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 4 dan terindeks di platform Directory of Open Access Journals (DOAJ) dan Dimensions. Jurnal ini menyajikan artikel ilmiah terkait isu strategis seperti perekrutan peserta, administrasi kepesertaan, mutu layanan, metode pembayaran, hingga pencegahan fraud.
“Jurnal ini bisa menjadi sumber referensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti dan solusi inovatif bagi penguatan JKN,” ujar Afdal.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memaparkan transformasi layanan kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Salah satunya melalui penguatan layanan primer dan peningkatan kompetensi rumah sakit rujukan di seluruh strata.
“Program pengampuan jejaring rujukan kini fokus pada empat layanan utama, yaitu jantung dan stroke, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak,” kata Dante.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Kesehatan menerapkan empat strategi utama: penerapan Health Technology Assessment (HTA), konsolidasi pembiayaan lintas sumber, percepatan National Health Account (NHA), dan evaluasi tahunan tarif layanan di rumah sakit dan Puskesmas.
Sementara itu, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan RI Didik Kusnaini menegaskan dukungan pemerintah terhadap JKN melalui pembiayaan berkelanjutan dan kebijakan lintas sektor. Ia menilai Program JKN telah berdampak positif terhadap indikator kesehatan nasional.
“Kami akan terus memperkuat ekosistem pendanaan kesehatan melalui pembangunan fasilitas, insentif tenaga medis, serta pengendalian penyakit prioritas,” kata Didik.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam skema iuran, penguatan SDM, tata kelola, serta pengaturan cost-sharing guna menjaga kesinambungan Program JKN.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Paranadipa Maykel, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Guru Besar FKM UI Budi Hidayat, Perencana Ahli Muda Bappenas Muhammad Zaki Firdaus, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena. (LE-Vivi)
