Di Balik Kartu JKN: Kisah Sederhana yang Menyelamatkan Harapan

Komang Sudarta
Pasien I Komang Sudarta (45) seorang buruh serabutan yang berasal dari Desa Ababi, Karangasem, Bali - (Foto: Dok LenteraEsai/Komang Sudarta)

Karangasem, LenteraEsai.id – “Saya bersyukur, masih bisa melanjutkan hidup dengan baik-baik hingga hari ini. Bayangkan saja, seberapa sih kemampuan buruh serabutan seperti saya, ketika mendadak mengalami musibah bertubi-tubi, mulai dari saya mengalami patah kaki, istri terkena tumor di kepala, dan anak divonis kanker kelenjar getah bening?  Ya Tuhan … ,” kalimat ini terucap dengan nada bergetar dari I Komang Sudarta (45), seorang buruh serabutan yang berasal dari Desa Ababi, Karangasem, Bali.

Dengan bertumpu pada kruk agar kakinya bisa menapak di lantai, Sudarta mengisahkan kronologi musibah yang dialaminya. Pada akhir April 2026, sekitar pukul 22.00 WITA, Sudarta sedang dalam perjalanan pulang usai bekerja. Hari itu ia bersyukur mendapat panggilan menjadi buruh bangunan, dengan upah Rp 150 ribu per hari. Usai bekerja, ia berjalan pulang dengan kondisi sangat kelelahan. Keringatnya masih mengucur membasahi punggungnya.

Bacaan Lainnya

Dan ia sama tidak menduga, kalau malam itu mendadak berubah menjadi titik yang nyaris saja menghancurkan hidupnya.

Saat melangkah memasuki jalan masuk areal rumahnya, ada sedikit hamparan pasir yang terserak di jalan, yang seketika membuatnya terhempas jatuh terpelanting. Tubuh Sudarta menghantam permukaan jalan dengan keras, dan ia bahkan mendengar suara bergeretak. Ia kemudian bangkit dengan gemetar menahan rasa sakit, sembari merasakan ada sesuatu yang menusuk.

Firasat buruk seketika hinggap di kepala Sudarta. Ia meyakini bahwa ada yang tidak beres dengan kakinya. “Seketika langsung terbayang bagaimana cara keluarga bisa makan sehari-hari kalau kaki saya luka parah, karena cuma saya yang bekerja untuk menafkahi keluarga,” ujarnya pahit, seraya membuka fakta kisah lain keluarganya yang sering kali membuatnya merasa seolah sesak nafas.

Sudarta hidup bersama istrinya, Putu Udiyani, dan dua anak mereka. Namun cobaan keluarga ini tidak berhenti pada kecelakaan yang dialami Sudarta. Sang istri sejak beberapa bulan lalu, tengah berjuang untuk menyembuhkan tumor di kepala, sehingga harus hilir mudik ke rumah sakit. Sementara anak keduanya, Kadek Yoga Suparsana, harus menjalani pengobatan secara berkala karena menderita kanker kelenjar getah bening.

Di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, kenyataan jatuhnya Sudarta, terasa seperti gelombang duka yang datang tanpa henti. Seolah menyempurnakan permasalahan hidup yang tengah dihadapinya.

Malam itu, ketika akhirnya digotong saudaranya untuk dibawa ke RSUD Karangasem, sepanjang perjalanan akhirnya Sudarta berhasil menentramkan batinnya. Paling tidak … ya Tuhan … ia memiliki pegangan kartu BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu merisaukan biaya pengobatannya.

Seperti ketakutannya semula, kakinya memang luka parah sehingga harus dirawat intensif. Tulang  tungkai kaki kanannya patah akibat tergelincir di pasir, dan satu-satunya jalan memang menjalani perawatan dokter spesialis. Mau tak mau, pengobatan ini dijalani dengan sabar selama dua bulanan, sampai akhirnya ia dirujuk ke RSUD Wangaya di Denpasar. Berkat ketabahan dan pikirannya tidak lagi digerogoti ketakutan soal pembiayaan, perlahan-lahan kondisi Sudarta akhirnya bisa pulih dan ia dapat menggunakan kakinya kembali untuk melangkah.

“Sekarang, saya merasakan bersyukurnya memiliki kartu BPJS Kesehatan, pengobatan kaki saya bisa tuntas, kaki saya mulai pulih meski masih pakai kruk. Istri dan anak masih menjalani pengobatan, tapi kami bersabar menerima cobaan ini. Karena setidaknya,  kami memiliki kartu BPJS Kesehatan, yang menjadi tumpuan kesehatan keluarga. Kalau tidak menggunakan BPJS Kesehatan, mana bisa saya beserta anak istri berobat sampai Denpasar, bahkan membayangkan saja tidak akan berani. Bersyukur kami memiliki kartu JKN-KIS dari penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah, kalau tidak memiliki kartu ini, mungkin saya dan keluarga hanya bisa tergeletak pasrah karena tidak punya kemampuan dan keberanian untuk berobat ke rumah sakit.  Dan bersyukur pula, untuk biaya hidup dan hilir mudik ke Denpasar, kami bisa makan seadanya dari petik sayur di kebun. Ada pula beberapa bantuan dari keluarga dan orang-orang baik,” katanya sembari menangkupkan tangan di dada, pertanda rasa syukur yang mendalam.

Peserta JKN di Bali Capai 99,81%

Sementara itu, kepada sejumlah media pada Jumat (29/5/2026), Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Komunikasi Kedeputian BPJS Kesehatan Wilayah XI Made Sukmayanti menjelaskan bahwa hingga April 2026, jumlah peserta yang terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali mencakup 4.395.694 jiwa atau 99,81% dari jumlah penduduk Bali yang mencapai 4.404.281 jiwa.

“Peserta yang aktif itu mencapai 3.929.447 atau 89,22%. Hanya sedikit prosentase yang tidak aktif, disebabkan ada peserta mandiri yang menunggak dalam melakukan pembayaran iurannya,” jelas Made Sukmayanti.

Terkait adanya peserta yang tidak aktif ini, bisa berdampak serius, sebab peserta bersangkutan bisa mengalami hambatan untuk mendapatkan layanan kesehatan apabila sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan.

Made Sukmayanti melanjutkan, selain masalah ketidakaktifan peserta, ada pula peserta yang transisi, dari sebelumnya kategori PBI, kemudian beralih kepada kepesertaan mandiri, dikarenakan sudah ada peningkatan dalam keuangan keluarganya.

 

(Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Bali tahun 2025, berdasarkan data BPS yang diperbarui 2 Februari 2026)

 

(Jenis kepesertaan BPJS Kesehatan di Bali pada tahun 2026)

 

Prinsip Gotong Royong, Demi Pemerataan Akses Kesehatan

Gotong royong merupakan DNA kultural, sebuah konsep yang dirumuskan para pendiri Bangsa Indonesia, sebagai salah satu pilar utama negara. Dengan demikian, gotong royong menjadi identitas nasional yang telah berlaku sejak zaman leluhur terdahulu.

Nilai-nilai inilah yang kemudian diimplementasikan pada program JKN, di mana budaya gotong royong menjadi landasannya demi tercapainya pemerataan layanan kesehatan yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di mana dalam prinsip gotong royong dalam JKN ini, berlaku rumusan yang sehat membantu yang sakit, yang mampu menopang yang rentan.

Pada beberapa kesempatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Apalagi program tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

“Program JKN itu dari program negara yang diamanahkan ke BPJS Kesehatan untuk dikelola supaya manfaatnya bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Sumber dana program JKN berasal dari iuran peserta. Ada kontribusi iuran dari peserta dan pemberi kerja yang dikelola secara gotong royong untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN,” kata Pujo dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Pujo menjelaskan bahwa kontribusi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh lapisan penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan, sangatlah besar. Berdasarkan data per 14 Maret 2026, terdapat 284,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah terdaftar Program JKN.

Dari jumlah tersebut, ada 96,8 juta yang ditanggung pemerintah pusat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sementara, ada pula 49,1 juta jiwa yang ditanggung pemerintah daerah sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III atau lebih dikenal dengan istilah peserta PBPU Pemda.

Jadi Acuan Studi Banding Puluhan Negara

Sistem jaminan kesehatan di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, berhasil mencuri perhatian dari sejumlah negara. Hal ini disebabkan BPJS Kesehatan telah berhasil dengan gemilang meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) hanya dalam kurun waktu 10 tahun, di mana tercatat lebih dari 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta dari program JKN, agar bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. Tak pelak, raihan angka ini membuat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang tercepat dalam meraih predikat UHC.

Ini tentunya bukan hal yang mudah didapatkan, sehingga mengundang apresiasi dan keinginan studi banding bagi puluhan negara untuk mempelajari sistem implementasi jaminan sosial  pada negara berpenduduk besar, sehingga disebut-sebut sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Merujuk dari laman BPJS Kesehatan, bahwa Indonesia telah memperlihatkan data nyata bahwa setelah lebih dari 10 tahun, program jaminan kesehatan telah menjangkau hampir keseluruhan penduduk Indonesia, mesti negara ini merupakan negara kepulauan dengan populasi penduduk terbesar peringkat empat di dunia.

Jumlah kepesertaan yang besar ini, tidak lain dikarenakan BPJS Kesehatan telah melakukan inovasi dengan digitalisasi di seluruh lini layanan. Penerapan digitalisasi inilah, yang kemudian menjadi pondasi utama, sehingga warga menjadi termudahkan secara akses dan efisiensi pelayanan. Kemudahan berkat sistem digitalisasi ini, membuat layanan lebih cepat, transparan dan efektif, dan akhirnya membuat jumlah penduduk yang mendaftar pun terus bertambah dari hari ke hari.

Kesaksian Warga Jerman Sebagai Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menegaskan iuran Program JKN belum mengalami perubahan. Besaran iuran peserta mandiri masih Rp150.000 untuk Kelas I, Rp100.000 untuk Kelas II, dan Rp42.000 untuk Kelas III. Khusus Kelas III, peserta hanya membayar Rp35.000 karena mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp7.000 per bulan.

BPJS menyebut iuran yang tetap terjangkau ini memungkinkan peserta memperoleh perlindungan kesehatan untuk berbagai penyakit berbiaya tinggi, seperti jantung, kanker, gagal ginjal, dan diabetes. Masyarakat juga diimbau rutin membayar iuran agar kepesertaan tetap aktif, karena Program JKN berjalan dengan prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit.

Sementara itu, salah seorang warga Jerman bernama Rainer Aust yang telah lama tinggal di Bali, mengisahkan pengalamannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, ia tinggal di Bali sejak tahun 1999. Barulah dirinya memiliki kartu BPJS Kesehatan pada tahun 2015, setelah didaftarkan perusahaan tempatnya bekerja.

“Setelah memiliki kartu BPJS Kesehatan, sudah beberapa kali saya gunakan untuk berobat. Seperti ketika sakit darah tinggi, berlanjut kateterisasi jantung. Saya tidak menyangka ternyata pelayanannya sangat bagus, semua ditanggung, sampai akhirnya saya pulih kembali. Saya bersyukur mendapatkan pelayanan yang baik dan ditanggung sepenuhnya, padahal kalau menjadi pasien umum, maka saya bisa dikenakan pembayaran Rp 45 juta,” katanya.

Beberapa tahun berselang, lutut Rainer Aust mengalami gangguan kesehatan asteoartritis, sehingga ia kembali dirawat. Ia masih ingat tahap awalnya harus ke faskes dulu untuk mendapatkan surat rujukan, baru kemudian dilanjukan penanganan di dokter spesialis hingga lututnya pulih kembali.

“Coba kalau saya berobat di Jerman, yang diklaim fasilitas kesehatannya terbaik, tetapi sistem jaminan kesehatan di Jerman sangat malah, dan iurannya selalu naik tiap waktu. Dan tidak semua jenis penyakit dijamin lagi. Coba operasi lutut yang saya jalani di Indonesia, kalau pasien umum bisa menghabiskan biaya Rp 150 juta ini. Tetapi di sini, semuanya ditanggung BPJS Kesehatan. Atau contoh di negara lain seperti Australia, kalau kalian sakit, misal dikenakan biaya pengobatan $100, maka kalian akan dikenakan 10 persennya, ini harus dibayar pasien. Saya bersyukur kalau di Indonesia, semua dibayar BPJS Kesehatan,” ujar Rainer Aust penuh rasa terima kasih.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan bahwa program JKN hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi. Ia menyinggung ada banyak penyakit yang membutuhkan buaya pengobatan tidak sedikit, seperti gagal ginjal kronis yang membutuhkan cuci dara rutin, penyakit jantung, kanker, talasemia, hemofilia, hingga diabetes melitus dengan komplikasi.

Rizzky menegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak naik demi memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. “Di tengah biaya kesehatan yang terus meningkat, iuran JKN masih tetap sama selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa Program JKN dijaga agar tetap terjangkau, sehingga masyarakat tetap memiliki perlindungan kesehatan,” ujar Rizzky.

Rizzky juga mengimbau masyarakat untuk patuh membayar iuran demi menjaga status kepesertaan aktif. Ia pun mengingatkan prinsip gotong royong dalam program ini di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan. “Gotong royong adalah fondasi utama Program JKN. Karena itu, penting bagi seluruh peserta untuk menjaga kepesertaan tetap aktif sekaligus menjaga kesehatan agar manfaat program ini dapat terus dirasakan bersama,” kata dia.

Pada akhir perbincangan, pewarta Media LenteraEsai bersyukur bahwa Sudarta telah melewati masa-masa sulit berbekal ‘kartu sakti’ BPJS Kesehatan.

Tulus Sudarta terdiam sejenak saat mengenang masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Masa ketika ia terbaring dengan kaki patah, tidak bisa bekerja, sementara istrinya berjuang melawan tumor dan anaknya menjalani pengobatan kanker. Di tengah ketidakpastian itu, ada satu hal yang membuat keluarganya tetap memiliki harapan: kartu JKN yang selalu ia simpan dengan hati-hati di dompetnya.

“Kalau tidak ada JKN, saya tidak tahu bagaimana nasib keluarga kami. Mungkin kami tidak akan sanggup membayar semua biaya pengobatan,” ujarnya lirih.

Kini, setiap kali melihat keluarganya masih bisa tersenyum dan menjalani pengobatan dengan baik, rasa syukur selalu memenuhi hatinya. Baginya, JKN bukan sekadar program kesehatan, melainkan penolong yang hadir saat hidup sedang berada di titik paling rapuh.

Bagi sebagian orang, JKN mungkin hanya selembar kartu. Namun bagi Tulus dan keluarganya, kartu itu adalah harapan yang tak ternilai—harapan untuk sembuh, bertahan, dan terus melangkah menghadapi hari esok. (Tri Vivi Suryani)

Pos terkait