Pertamina Audiensi dengan Senator Niluh Djelantik Bahas Laporan BBM

Pertamina menggelar pertemuan dengan anggota senator DPD RI Provinsi Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik dalam agenda Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada Senin (23/06/2025) di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar - (Foto: Dok Humas Pertamina)

Denpasar, LenteraEsai.id — PT Pertamina Patra Niaga terus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU wilayah Bali. Selain melakukan investigasi teknis dan uji laboratorium yang saat ini tengah berjalan, Pertamina juga memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan daerah.

Sebagai bagian dari langkah kolaboratif tersebut, Pertamina Patra Niaga menggelar audiensi bersama anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin (23/6/2025) di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar.

Bacaan Lainnya

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Aji Anom Purwasakti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah cepat dalam merespons keluhan konsumen. Salah satu bentuk konkret adalah dengan membuka layanan helpdesk di SPBU yang terdampak serta menjalin kerja sama dengan bengkel rekanan untuk membantu perbaikan kendaraan konsumen.

“Kami sangat concern terhadap keluhan masyarakat. Sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan terbaik, kami menurunkan tim ke lokasi SPBU serta mendatangi bengkel yang pertama kali menerima laporan kerusakan kendaraan untuk melakukan pengecekan langsung,” ujar Aji Anom.

Pertamina juga menyampaikan bahwa proses investigasi terus berlanjut, termasuk penelusuran rantai distribusi dan pengambilan sampel BBM untuk analisa laboratorium secara menyeluruh. Seluruh langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kualitas produk BBM tetap sesuai standar.

“Selain melakukan uji sampel di lab Pertamina, untuk lebih memastikan kembali juga dilakukan uji sampel ke Lab Lemigas. Bersamaan dengan hal tersebut solusi cepat yang dilakukan Pertamina saat ini yaitu dengan menyediakan Helpdesk di SPBU-SPBU dan juga melakukan kerjasama dengan beberapa bengkel untuk menangani perbaikan kendaraan-kendaraan yang terdampak, dan mengganti biaya perbaikan atau penggantian filter fuel dan cleaning tangki kendaraan yang terdampak,” tambah Aji Anom.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Niluh Djelantik juga menyampaikan di forum bahwa pertemuan ini diadakan untuk mendapatkan solusi atas keluhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal Lapor Niluh di media sosial. Diharapkan dalam Rapat Dengar Pendapat yang juga terbuka untuk umum didapatkan penjelasan dan juga solusi atas laporan masyarakat dari pihak Pertamina.

“Rapat Dengar Pendapat ini memang saya buka dadakan untuk publik dan hari ini memang kita lakukan secara live karena disaat masyarakat mengadu dan kemudian pemerintah mengapresiasi pengaduan masyarakat serta menyampaikan solusi, maka masyarakat juga harus mengapresiasi balik dengan cara bantu share,” papar Niluh Djelantik.

Dalam kesempatan tersebut tim Pertamina juga berdiskusi dan meminta saran serta masukan dari anggota senator Bali Ni Luh Djelantik terkait produk dan layanan Pertamina agar ke depannya lebih baik lagi. Niluh Djelantik meminta agar hasil investigasi disampaikan kepada publik dan menyampaikan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan untuk mengedepankan empati dan menyebarkan berita baik atas solusi cepat yang disampaikan Pertamina.

Menambahkan informasi di forum, Ahad Rahedi Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyampaikan bahwa mulai Senin (23/6) Pertamina Patra Niaga telah menyediakan 23 titik lokasi Helpdesk di wilayah Bali dan 7 bengkel rekanan yang nantinya masih akan ditambah untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran dan kritik untuk perbaikan layanan distribusi energi.

Selain agenda pertemuan tersebut, tim Pertamina wilayah Bali akan melakukan koordinasi lanjutan dengan beberapa stakeholder daerah dan pejabat terkait agar isu terkait keluhan masyrakat ini dapat tertangani dengan baik. “Kami percaya bahwa penanganan isu ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat membutuhkan saran dan masukan dari stakeholders terkait di Bali agar langkah yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran,” kata Ahad menegaskan. (LE-Vivi)

Pos terkait