Mangupura, LenteraEsai.id – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung pada Kamis (18/4/2024) menerima dengan cukup mulus Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Badung TA 2023. Namun demikian, ada sejumlah catatan yang disampaikan dalam rekomendasi DPRD Badung yang dibacakan Sekretaris DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika.
Ketua DPRD Badung I Putu Parwata memulai rapat paripurna siang itu pukul 11.17 Wita. Dari 40 anggota dan unsur pimpinan DPRD Badung, hanya 30 orang yang tampak menghadiri rapat, 10 orang absen. Di antaranya seluruh anggota Fraksi Partai Golkar (7 orang) kompak tidak hadir.
Dalam kata pengantarnya di awal sidang, Ketua DPRD Badung Putu Parwata memakai Bahasa Bali, karena setiap hari Kamis wajib berbahasa Bali. Selanjutnya menggunakan Bahasa Indonesia. Rapat paripurna DPRD Badung selain dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, juga Wakil Bupati Ketut Suiasa, Forkopimda dan undangan lainnya.
Sebelum dikeluarkannya rekomendasi DPRD Badung terhadap LKPJ Bupati Badung TA 2023, komisi-komisi dan Banggar DPRD Badung telah melakukan rapat kerja (raker) secara maraton dengan OPD terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Yakni membahas LKPJ Bupati Badung.
Rekomendasi DPRD Badung tertuang dalam Keputusan DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Badung Tahun 2023. Antara lain berisi koreksi, saran dan masukan. Misalnya, serapan anggaran sejumlah OPD pada tahun 2023, disebutkan tidak maksimal. Karenanya, perlu dilakukan review dan evaluasi untuk mengurangi silpa pada tahun-tahun berikutnya.
Secara keseluruhan, terhitung 27 catatan yang disampaikan DPRD Badung dalam rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Badung TA 2023 itu. Seperti, pemerintah diminta menindaklanjuti kerja sama pelayanan kesehatan dengan RS Udayana. Meningkatkan Puskesmas di Kuta Selatan menjadi Puskesmas Rawat Inap, serta instansi DLHK juga diminta untuk membuat perencanaan yang strategis, efektif dan menyeluruh dalam menangani sampah.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Badung yang telah mengapresiasi kinerja pemerintah (eksekutif) TA 2023. “Karena pemerintahan ini dijalankan bersama-sama, mari kita berbuat yang terbaik bagi daerah dan rakyat Badung,” ujarnya, mengajak.
Menjawab awak media massa tentang cukup banyaknya anggota tidak hadir, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menjelaskan ada 10 orang yang tidak hadir dalam rapat paripurna. Tetapi dengan 30 orang sudah quorum. Artinya, rapat bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara Bupati Giri Prasta ketika ditanya wartawan, mengaku kurang mengetahui mengapa ada anggota dewan yang tidak menghadiri sidang paripurna. “Itukan yang ngudang DPRD. Kalau macem saya, malu kalau tidak datang. Masalahnya, kita digaji oleh negara untuk datang, untuk kerja,” ujarnya, menandaskan.
Kendati demikian, Giri Prasta mengaku akan terus bekerja secara bersama-sama untuk kemajuan Badung, meskipun tanpa ada dukungan dari para wakil rakyat yang kini tidak datang.
Menyinggung rekomendasi DPRD Badung termasuk catatan-catatan strategis, Ketua DPRD Putu Parwata mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk kritik dan koreksi terhadap pemerintah. Di mana ke depan kekurangan-kekurangan yang kini ada, diharapkan tidak terulang lagi.
“Kami minta eksekutif mencermati rekomendasi dewan. Misalnya OPD-OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah. Juga realisasi programnya yang tidak terwujud. Kalau ada yang tidak mampu, mundur saja,” ujarnya, tegas.
Pewarta: I Made Astra
Redaktur: Yanes Setat
