Jakarta, LenteraEsai.id – Memperingati 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyoroti tantangan ekonomi bangsa ke depan. Selain percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, antisipasi dampak dinamika politik global juga harus menjadi perhatian.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium PP KMHDI, I Putu Yoga Saputra, dalam keterangan persnya di Jakarta, pada Selasa (16/8). Menurutnya, terdapat dua tantangan ekonomi Indonesia ke depan.
“Pertama, tentu soal bagaimana Indonesia melakukan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang mulai bisa dikendalikan. Sementara yang kedua adalah bagaimana Indonesia bisa mengantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari dinamika politik global,” ujar Putu Yoga Saputra.
Putu Yoga Saputra menerangkan bahwa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 telah menghancurkan sistem ekonomi Indonesia. Tercatat Indonesia pernah mengalami pertumbuhan negatif dari periode kuartal II tahun 2020 sampai kuartal I tahun 2021, yang membawa Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi.
“Hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia, telah memaksa pemerintah melakukan pembatasan mobilitas sosial yang berefek pada pembatasan kegiatan ekonomi. Hal inilah yang membuat beberapa sektor ekonomi menjadi lumpuh seketika,” ungkap Yoga.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa lemahnya struktur ekonomi Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19, kemudian datangnya gelombang varian pandemi Covid-19, membuat ekonomi Indonesia berjalan naik turun pada tahun 2021.
“Perekonomian Indonesia di tahun 2021 mengalami ragam kejadian naik dan turun. Misalnya di kuartal I 2021, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen dibanding kuartal I 2020. Kemudian perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021,” katanya.
Baru pada tahun 2022, seiring dengan keberhasilan seluruh komponen bangsa mengelola pandemi Covid-19, lanjut Putu Yoga Saputra, ekonomi Indonesia bisa menunjukan pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan kembali masifnya aktivitas ekonomi sehingga mempengaruhi kenaikan ekonomi masyarakat.
Untuk itulah, menurutnya ritme pemulihan serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia harus menjadi perhatian pemangku kebijakan dan agenda prioritas yang mendesak harus dijalankan. Skema pemulihan ekonomi yang disusun oleh pemerintah harus segera diimplementasikan.
Di samping itu, Yoga Saputra juga menjelaskan bahwa kondisi politik global yang memanas beberapa bulan terakhir, terutama perang Rusia-Ukraina, telah membuat harga komoditas pangan dan energi dunia mengalami kenaikan.
“Sebagai negara importir minyak mentah, neraca perdagangan Indonesia sering kali defisit karena tingginya nilai impor minyak bumi. Saat ini konsumsi BBM nasional mencapai 1,4 juta-1,5 juta barel per hari, namun kemampuan produksi minyak bumi Indonesia kurang dari 700.000 barel per hari,” paparnya.
Dikatakan, kenaikan harga minyak ini akan menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG yang ditanggung dan berpotensi melebihi asumsi APBN 2022. Dan pada akhirnya hanya akan membebani APBN.
Hal serupa juga terjadi pada komoditas gandum yang mengalami kenaikan akibat perang Rusia-Ukraina, di mana sebagai negara importir gandum, kenaikan gandum akan berdampak pada industri dalam negeri Indonesia yang menjadikan gandum sebagai bahan baku.
“Tentu ini akan membuat produk berbahan baku gandum seperti mie, tepung terigu, roti, kue, dan lain-lain berpotensi mengalami kenaikan harga seiring dengan naiknya harga gandum di pasaran,” ucapnya.
Berangkat dari kondisi inilah, menurut Yoga Saputra, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika kondisi politik global semakin memburuk.
“Jangan sampai akibat eskalasi politik global yang semakin memanas dan tidak ada atensi pemerintah dalam menyikapinya, kemudian hanya akan merugikan rakyat karena mahalnya harga-harga barang,” ujarnya, mengingatkan. (LE-JK)
