Denpasar, LenteraEsai.id – Pemerintah Provinsi Bali kini sedang menunggu kiriman masker medis N95 bantuan dari China. Masker penutup bagian wajah yang dikenal sangat kedap itu, sekarang masih dalam proses administrasi di Bea Cukai Jakarta untuk dikirim ke Bali.
Selain persoalan masker N95, ketersediaan sarana prasarana logistik penanggulangan pasien Covid-19 yang lain, stoknya masih tercatat cukup. “Stok APD masih cukup, dengan rincian stok rapid test masih ada sebanyak 15.000 buah, masker medis 15.000, dan alat pelindung diri bagi tenaga medis sebanyak 1.600 buah,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Rabu (22/4) petang.
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan logistik pangan hingga hari ini juga masih aman, karena ‘traffic’ perjalanan logistik makanan dan BBM dari Jawa di pintu masuk Gilimanuk mendapat pengecualian untuk masuk ke wilayah Bali.
“Pendeknya, baik masalah APD maupun stok logistik pangan dan lainnya masih tergolong aman untuk beberapa pekan ke depan,” ujar Dewa Indra yang juga Sekda Provinsi Bali.
Terkait keputusan Presiden untuk tidak mudik pada bulan Ramadhan, Sekda Dewa Indra menyebutkan, Pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Masjid, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali dan Kanwil Agama agar umat muslim untuk tetap berada di Bali, serta mengatur pelaksanaan serangkaian ibadah dan shalat di daerah ini.
Hal tersebut sudah dituangkan ke dalam panduan tertanggal 22 April yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Masjid, MUI Provinsi Bali dan Kanwil Agama Provinsi Bali, ucapnya.
Menyinggung penanganan Covid-19, Sekda Dewa Indra mengungkapkan, Pemprov Bali dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali kini sedang menyusun skema penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi setelah wabah Virus Corona, dan jejaring penanganan sosial yang di dalamnya mengutamakan sejumlah elemen terdampak yang berhak menerima bantuan, baik itu dari pekerja sektor pariwisata terdampak (PHK), UMKM, para siswa dan sejumlah elemen terdampak lainnya.
Pendataan keluarga penerima manfaat akan disalurkan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang tercatat pada Dinas Sosial. Namun jika ada warga terdampak namun di luar data (KTP non Bali namun berdomisili di Bali), Ketua Harian Gugus Tugas Dewa Indra meminta agar yang bersangkutan melaporkan diri ke desa (Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat) yang nantinya akan didata ulang dan diusulkan ke pemerintah. (LE-DP1)
