Jakarta, LenteraEsai.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, jumlah teroris lintas batas atau ‘foreign terrorist fighters (FTF), per hari Selasa (11/2/2020) ini tercatat sebanyak 689 orang.
Teroris asal Indonesia sebanyak itu tidak saja berada di Suriah, tetapi juga di Turki dan beberapa negara lain.
Mengenai munculnya wacana pro dan kontra tentang rencana pemulangan kawanan teroris terutama warga Indonesia yang tergabung dalam ISIS, Menko Polhukam menyatakan pemerintah tidak akan memulangkan mereka ke tanah air.
“Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia,” ujar Menko Polhukam usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
Kalau FTF itu pulang, lanjut Menko Polhukam, itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat Indonesia sebanyak 267 juta merasa tidak aman. “Sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, tidak. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,” ujar Mahfud MD, menegaskan.
Meskipun begitu, menurut Menko Polhukam, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS.
Sementara untuk anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun, menurut Menko Polhukam, kepulangannya ke tanah air akan dipertimbangkan, tapi ‘case by case’.
“Artinya ya lihat saja, apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak, anak-anak yang yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada,” tambahnya.
Jumlah warga Indonesia yang tergabung FTF, menurut Menko Polhukam, berdasar data dari CIA sebanyak 689 orang, 228 ada identitas dan teridentifikasi, sisanya 401 tidak teridentifikasi lengkap identitasnya.
“Kemudian dari ICRP ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah menjadi bagian dari yang 689 dari CIA. Kemudian juga kita punya data-data yang diambil sendiri dari situ. Ya sekitar itulah jumlahnya,” ujar dia.
Menurut Menko Polhukam, hal terpenting adalah menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini, sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk memulangkan kaum teroris.
“Tetapi bersamaan dengan itu, pemerintah sedang mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu,” kata Menko Polhukam, menjelaskan. (LE-JK)
