Denpasar, LenteraEsai.id – Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara, serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali, mendatangi Kantor DPRD Bali di Denpasar, Kamis (2/6) untuk kepentingan beraudiensi dengan anggota dewan.
Hanya saja, hal tersebut tak dapat berjalan sesuai rencana, dikarenakan tak ada satu pun anggota DPRD Bali yang berada di kantor tersebut. Akibatnya, sekitar 50 orang dari beberapa organisasi yang hadir siang itu, sepakat mengaku kecewa.
“Tidak ada satu pun anggota DPRD di sini. Saya sangat menyesalkan seluruh pimpinan fraksi dan komisi 4 tidak ada di Gedung DPRD Bali. Satu pun tidak ada. Kata staf di sini Ketua DPRD dan Ketua Komisi 4 ada di Bali, tapi tidak bisa menemui kami. Itu yang sangat kami sesalkan,” ujar Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana mewakili perjumpaan dengan awak media pada hari itu.
Lebih lanjut Suardana menyebutkan, pihaknya sangat mengharapkan anggota DPRD dapat hadir dan mendengarkan aspirasi dari Persadha Nusantara, serta para alumni SMA Bali Mandara dan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali. Menurut Suardana, sejak bulan Maret 2022 lalu hingga kini pihaknya telah bersurat sebanyak tiga kali, namun tidak ada respons terkait permohonan untuk melakukan audiensi.
“Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kebijakan Gubernur Bali yang menghapus sistem yang selama ini berlaku di SMA Bali Mandara. Kami ingin tahu seperti apa sikap dari anggota DPRD dari masing-masing fraksi,” ujar Suardana, geram.
Mewakili seluruh organisasi yang terlibat, Suardana mengatakan bahwa pihaknya akan terus bergerak untuk menyampaikan aspirasi terkait sistem pendidikan di SMA Bali Mandara kepada anggota DPRD Bali.
“Saya berharap secepatnya karena makin cepat makin baik. Jangan sampai nunggu habis hari raya. Keburu sistem penerimaan PDBB jalan. Kalau itu keburu jalan, tamat sudah SMA Bali Mandara. Jadi, sebelum Hari Raya Galungan kami harapkan bisa bertemu kembali,” ungkap mantan Ketua KPU Buleleng itu.
Disinggung mengenai apakah pihaknya akan menggelar aksi di jalanan, Suardana mengaku tidak akan melakukan aksi semacam itu. Tetapi hanya ingin menyampaikan aspirasi dan dengar pendapat terkait permasalahan yang muncul di SMA Bali Mandara.
“Kami akan tetap datang ke Gedung DPRD, menyampaikan aspirasi duduk secara santun. Kalau perlu kami akan minta DPRD untuk mengagendakan rapat dengar pendapat antara Komisi 4, Gubernur, tim ahli, Kepala Dinas, FKPP dan alumni SMA Bali Mandara. Di situ kami ingin adu argumentasi dan adu data tentang SMA Bali Mandara,” ujarnya, menjelaskan.
Setelah keinginan untuk beraudiensi tidak bisa terlaksana, Persadha Nusantara, alumni SMA Bali Mandara serta Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali kemudian melakukan orasi singkat, pengisian petisi, bersembahyang bersama di Padmasana DPRD Bali, hingga kemudian membubarkan diri. (LE-DP)
