judul gambar
DenpasarHeadlines

Wakil Rakyat: Kebijakan Pemerintah Perlu Dievaluasi Agar Turis Tak Lagi ‘Kabur’ ke Negeri Tetangga

Denpasar, LenteraEsai.id – Anggota Komisi III DPRD Bali, Drs I Nyoman Laka, sangat menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten terkait penerapan tes PCR dan karantina bagi wisawatan.
Tarif tes PCR awalnya dinilai terlalu tinggi dan karantina terlalu lama. Sehingga banyak mengundang keluhan dan protes dari masyarakat, khususnya kalangan pelaku bisnis pariwisata. Mereka menuntut  pemerintah dapat menurunkan tarip tes PCR dan cukup lamanya waktu karantina.
“Ya kebijakan pemerintah sangat tidak konsisten. Terkesan mencla-mencle. Bikin masyarakat dan kalangan pengusaha di bidang pariwisata bingung,” kata Nyoman Laka dalam perbincangan dengan pewarta LenteraEsai.id pada Selasa, 16 November 2021, di kediamannya di Banjar Tegalnarungan, Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Nyoman Laka, anggota DPRD Bali dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyinggung kebijakan pembukaan penerbangan internasional yang sempat diulur-ulur. Termasuk untuk pembukaan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Hal itu baru kemudian terealisasi pada 14 Oktober 2021 lalu. Dengan membuka penerbangan internasional bagi 19 negara.
“Masyarakat dan pengusaha pariwisata Bali sebenarnya sudah sangat siap untuk menerima kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Meski pandemi Covid-19 belum lenyap sama sekali, namun kini sudah jauh melandai, sehingga Bali menjadi semakin siap,” paparnya.
Ia menambahkan, harapan masyarakat Bali termasuk para pengusaha pariwisata sedemikian besar agar wisatawan datang lagi berkunjung ke Bali, tentu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Karena banyak sekali masyarakat yang menggantungkan hidup dari pariwsata.
Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih lunak. Misalnya waktu karantina bisa lebih singkat. Dan wisatawan tidak dipungut bayaran terlalu tinggi. Karena kalau tidak diperlunak, sangat menyusahkan wisatawan.
Karena kebijakan pemerintah dianggap terlalu memberatkan, kata Laka, maka jangan salahkan wisawan yang sebelumnya dijadwalkan berkunjung ke Bali (Indonesia), akhirnya mengalihkan tujuan berliburnya ke negara lain. Seperti ke negeri tetangga Thailand dan yang lainnya. Itu merugikan masyarakat, pengusaha dan juga pemerintah sendiri.
“Bali adalah barometer pariwisata Indonesia. Selama ini menyumbang devisa paling besar bagi negara. Maka pemerintah harus membuat kebijakan yang istimewa bagi Bali. Supaya pariwisa dan ekonomi Bali berangsur-angsur bangkit,” ujar Laka, menandaskan.
Dari pantauan LE, hingga sebulan lebih Bandara Ngurah Rai Bali dibuka untuk penerbangan internasional, hingga kini belum ada penerbangan komersial ke Bali. Artinya belum ada wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali.
Disinggung hal itu, Laka berkomentar, bisa jadi kebijakan pemerintah Indonesia masih dianggap memberatkan. Karenanya, ia mengharapkan beberapa bentuk kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai syarat kunjungan wisatawan ke Bali, dapat dikaji ulang dan dievaluasi.
“Nah, kenyataan sudah sebulan lebih Bandara Ngurah Rai dibuka untuk penerbangan internasional, terutama bagi 19 negara, namun belum juga ada wisatawan asing yang datang. Melihat itu, harusnya pemerintah segera mengevaluasi, apa yang salah dari kebijakan kita selama ini,” katanya, menekankan.  (LE/Ima)
Lenteraesai.id