judul gambar
AdvertorialDenpasarHeadlines

Gubernur Koster: Lembaga Desa Adat Harus Dikelola Dengan Baik, Lurus dan Tulus

Denpasar, LenteraEsai.id – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi saksi sejarah atas dikukuhkannya 3 lembaga desa adat di tubuh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, pada Wraspati Umanis Dungulan, Kamis (17/9), di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar.

Tiga lembaga yang dikukuhkan itu, masing-masing Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali), Pasikian Pacalang Bali, dan Pasikian Yowana Desa Adat di Bali masa bakti 2020-2025.

I Made Wena, selaku ketua panitia pengukuhan yang juga menjadi Petajuh Bendesa Agung Bidang Kelembagaan, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia pada MDA Baali mengatakan, pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 43 dalam Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat yang menjelaskan di setiap Desa Adat harus memiliki Lembaga Desa Adat yang di antaranya bernama Paiketan Krama Istri Desa Adat, Pacalang, Yowana Desa Adat, hingga Paiketan Pemangku, Paiketan Serati, Paiketan Werdha, dan Pasraman.

“Kemudian dipertegas juga pada Pasal 52 di Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat, di mana disebutkan setiap Lembaga Adat bisa membuat Pasikian di MDA tingkat kecamatan, MDA tingkat kabupaten/kota, dan MDA tingkat provinsi,” jelas Made Wena di hadapan Gubernur Bali Wayan Koster dan Ny Putri Suastini Koster, yang dalam kesempatan tersebut dilantik oleh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menjadi Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat MDA Provinsi Bali masa bakti 2020-2025.

Atas suksesnya upacara pengukuhan yang bertepatan pada Umanis Galungan, menjadikan keberadaan Desa Adat semakin kuat. Mengingat Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sebelumnya telah sukses menguatkan Desa Adat ini dari berbagai tahapan perjuangan, yakni secara regulasi telah di terbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, kemudian melahirkan Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali, selanjutnya dalam sejarah pemerintahan di Provinsi Bali, Gubernur Koster juga berhasil membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Tidak berhenti sampai di sana, penguatan Desa Adat di Bali terus diperjuangkan oleh Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini dengan menuntaskan pembangunan Kantor MDA Provinsi Bali di Renon dan sukses memproses pembangunan Kantor MDA di kabupaten/kota di Bali seperti Kantor MDA Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan yang terbaru di Kabupaten Bangli serta di Kabupaten Buleleng.

Untuk Kantor MDA Kabupaten Badung dan Klungkung yang semula direncanakan dibangun tahun 2021, namun dengan tegas Gubernur Koster menyatakan semua Kantor MDA di kabupaten/kota di Bali akan dibangun pada tahun 2020 ini. “Karena sudah ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan kesiapannya memberikan CSR untuk membangun Kantor MDA Kabupaten Badung dan Klungkung,” kata Gubernuri jebolan ITB ini, seraya mengatakan jadi semua pembangunan Kantor MDA di Bali menggunakan lahan milik Pemprov Bali dengan menggunakan dana dari CSR BUMN, hanya khusus Kabupaten Gianyar yang mandiri menggunakan dana APBD.

Sehingga lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya dapat diimplementasikan. Selain juga bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, hingga bidang pariwisata.

Dalam sambutannya di hadapan Bendesa Madya MDA kabupaten/kota di Bali, Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali), Pasikian Pacalang Bali dan Pasikian Yowana Desa, Gubnernur Koster dengan nada terharu mengatakan, Desa Adat adalah lembaga yang sangat mulia.

“Desa Adat ini adalah lembaga yang sangat mulia, sehingga harus dikelola dengan niat baik, niat lurus, dan tulus. Dalam sejarahnya, Desa Adat dibentuk oleh orang suci (Ida Bhatara Mpu Kuturan, red) sekitar abad ke-10 masehi, dan dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Sehingga apa yang telah diwariskan saat ini, adalah tugas kita bersama untuk melestarikannya,” ujar Gubernur Koster yang disambut tepuk tangan.

Kemudian di Desa Adat juga telah memiliki Awig-Awig, Perarem, struktur organisasinya yang sangat lengkap dan dibentuk oleh panglingsir yang juga kerap disebut dengan Desa Pakraman. “Hebatnya, Desa Adat ini dibentuk ketika belum ada dunia pendidikan. Tapi beliau bisa menciptakan lembaga Desa Adat ini dengan memiliki isi yang luar biasa, dan berwawasan ke depan lengkap dengan keunikannya yang beragam, disertai nilai kearifan lokal Bali-nya yang menjadi pembeda Pulau Bali dengan pulau lain di Indonesia. Sehingga kita bangga ada warisan ini, dan kita bangga ada yang melestarikannya,” ujar Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sambil berpendapat bahwa dengan adanya Desa Adat ini kita bisa bergerak untuk sektor kehidupan yang lain, karena posisinya sangat strategis, fundamental, dan ini bukan lembaga biasa seperti organisasi kemasyarakatan lainnya.

Untuk itu, Gubernur Koster meyakini orang-orang yang ditetapkan menjadi prajuru di Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali), Pasikian Pacalang Bali, dan Pasikian Yowana Desa Adat di Bali pada masa bakti 2020-2025 adalah orang yang menyiapkan diri dari niat tulus dan lurus.

“Di organisasi ini apa yang dicari, di sini hanya dapat kebahagiaan, dan tulus ngayah untuk Desa Adat. Sehingga saya mohon kepada Krama Istri Desa Adat, Pasikian Pacalang Bali, dan Pasikian Yowana Desa Adat jangan hanya menjadi pajangan saja namanya sebagai pengurus, namun harus bekerja tulus dan lurus dengan mengacu pada Perda Desa Adat No.4/2019,” tegas mantan anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Bali ini.

Dalam prosesi pengukuhan yang disaksikan oleh Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra dan secara langsung dikukuhkan oleh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, tercatat Prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat di Bali (Pakis Bali) masa bakti 2020-2025 dipimpin oleh Manggala Utama Ni Putu Putri Suastini, dan Penyarikan dijabat oleh Dr Ni Wayan Suryati SE SH MM MAgb, dengan Petengen, Anak Agung Sri Utari SE.

Selanjutnya Prajuru Pasikian Pacalang Bali masa bakti 2020-2025 dipimpin oleh Manggala Utama I Made Mudra, dengan Penyarikan Utama Ngurah Putu Hadi Pradnyana SH, dan Petengen Utama I Ketut Wiratna SE.

Sedangkan Prajuru Pasikian Yowana Desa Adat di Bali masa bakti 2020-2025, Manggala Utama bernama Ida Dw Agung Lesmana SH MKn, dengan Penyarikan Utama I Ketut Bagus Arjana Wira Putra SS, dan Petengen Utama Pradnyananda Candra Patmi SPd.   (LE-DP1)

Lenteraesai.id