Denpasar, LenteraEsai.id – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengikuti Sidang Paripurna DPRD Bali yang mengagendakan Pengumuman Perubahan Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali, serta Penyampaian LKPJ Tahun 2019, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Senin (20/4).
Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dilaksanakan secara teleconference. Selain Wagub Cok Ace dan pimpinan DPRD Bali yang hadir di ruang sidang, juga para ketua fraksi, ketua komisi, asisten Setda dan Kepala Bappeda Provinsi Bali. Sisanya hadir secara online melalui video conference.
Perubahan Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali ialah ditetapkannya Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa yang kini menjadi Ketua merangkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali.
Dalam sesi wawancara, Wagub Cok Ace mengatakan sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara teleconference baik dengan Presiden maupun menteri. “Kita sudah terbiasa. Saat kita mulai belajar, pertama agak kagok, sekarang sudah terbiasa menghadapi meja-meja kosong di depan kita,” kata tokoh Puri Ubud ini.
Terkait realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, Wagub Cok Ace mengatakan APBD Provinsi Bali sudah disisir yang dananya nanti dialokasikan untuk tiga bidang yaitu kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. “Kalau tidak salah totalnya sekitar 750 miliar,” kata Wagub Cok Ace.
Dana-dana ini diambil dari kegiatan OPD termasuk desa adat. Menurutnya desa adat sudah sepakat dari Rp 300 juta yang diterima tahun ini, Rp 150 juta digunakan untuk penanganan Covid-19. “Kita refokuskan untuk penanganan wabah ini yang mendesak,” ujarnya.
Mengenai wacana PSBB, Wagub Cok Ace mengatakan Pemprov Bali belum berpikir untuk melakukan PSBB karena akan diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. “Yang penting kita menyadari peningkatan jumlah penderita itu sebagian besar diakibatkan oleh tenaga-tenaga migran yang datang ke Bali,” ujarnya.
Pemprov Bali, menurutnya, terus melakukan evaluasi penanganan tenaga migran untuk mencegah transmisi lokal. Di antaranya membuat kebijakan desentralisasi di setiap kabupaten. Pemprov juga menerima masukan soal PMI yang kurang pengawasan, hingga keluar hotel. “Kalau itu persoalan teknis, tentu pemerintah akan mengatasi,” katanya.
Terkait APD, Wagub juga mengatakan Bali terus melakukan penambahan APD. “Ada yang merupakan bantuan dari teman swasta cukup banyak, tentu juga pemerintah dengan cara membeli. Bantuan dari pusat juga kita terima,” ujarnya, menjelaskan. (LE-DP1)
Comment