Jakarta, LenteraEsai.id – Ancaman penipuan digital (scam) kian mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan terbaru Indonesia Anti-Scam Center (IASC) per 17 Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan masuk, terdiri dari 139.512 laporan korban melalui pelaku usaha dan 85.769 laporan korban langsung ke sistem IASC.
Dari laporan tersebut, sebanyak 359.733 rekening terverifikasi, dengan 72.145 rekening berhasil diblokir. Total kerugian korban mencapai Rp4,6 triliun, sementara dana yang berhasil diamankan sebesar Rp349,3 miliar. Data ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman scam terhadap masyarakat dan pentingnya kolaborasi antar-otoritas dalam percepatan pemblokiran rekening serta pelacakan pelaku.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan tiga kunci utama kampanye nasional anti-scam. Pertama, sinergi lintas sektor antara regulator, industri, pemerintah, dan media. Kedua, edukasi publik sebagai benteng pertama perlindungan. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen kita semua untuk mendukung Asta Cita Pemerintah. Melalui IASC, kita berkolaborasi dalam upaya preventif sekaligus penindakan,” ujar Friderica.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya kewaspadaan publik. Ia mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam bertransaksi dan segera melapor jika menjadi korban.
“Kerja ini bukan dimulai hari ini, tapi sudah sejak sepuluh bulan lalu ketika Ketua OJK membahas Anti-Scam Center. Alhamdulillah, hari ini sudah beroperasi baik. Kesadaran masyarakat tetap penting agar bisa melindungi diri,” kata Meutya.
Hal senada disampaikan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, yang menekankan urgensi laporan cepat dari korban.
“Jika terlambat, perpindahan dana berlangsung sangat cepat. Karena itu, laporan korban sangat penting untuk pelacakan. BSSN bersama Kominfo akan terus membantu melacak akun dan URL yang digunakan pelaku scam,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan keterlibatan BNPT fokus pada pencegahan pendanaan terorisme yang kerap memanfaatkan praktik keuangan ilegal. “Dengan bergabung di Satgas PASTI, mitigasi bisa lebih kuat. Kampanye ini mendukung Asta Cita Presiden sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2021–2029,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Ketua AFTECH Pandu Sjahrir yang menyebut scam sebagai persoalan sosial yang kritis.
“Kolaborasi industri, regulator, dan pemerintah sangat dibutuhkan. Kami berharap dukungan media agar gerakan ini berjalan optimal,” kata Pandu.
Empat Strategi Nasional dan Kerja Sama Global
Kampanye Nasional Berantas Scam menegaskan empat langkah utama:
1. Pencegahan melalui literasi dan kampanye berkelanjutan.
2. Percepatan penanganan laporan dengan strategi co-location di IASC agar pemblokiran rekening lebih cepat.
3. Penegakan hukum melalui koordinasi lintas lembaga penegak hukum.
4. Kolaborasi internasional dengan lembaga global untuk menangani kejahatan lintas negara.
Sebagai bagian dari kampanye, digelar pula Seminar Internasional Preventing and Combating Financial Scams yang menghadirkan pembicara dari Singapore Police Force Anti-Scam Command serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Melalui seminar ini, OJK berharap jejaring kerja sama global semakin kuat, praktik terbaik dapat diadopsi, dan kapasitas nasional dalam menghadapi scam lintas batas semakin meningkat. (LE-Vivi)
