Denpasar, LenteraEsai.id – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menyampaikan, berdasarkan data Bareskrim Polri sampai dengan periode Oktober 2023, sudah terdapat 872 laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, di mana 32 di antaranya terjadi di Provinsi Bali.
Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan hal itu saat menghadiri Regional Conference the Simultaneous Movement for Combating Human Trafficking in ASEAN Countries Region, di Golden Tulip Jineng Resort Bali di Denpasar, Selasa (7/11/2023).
Mahendra Jaya menjelaskan bahwa terjadinya TPPO umumnya terkait dengan masalah ekonomi seperti kemiskinan, gaya hidup hedon, ingin cepat dapat uang serta kurangnya kesadaran karena tidak tahu bahaya bekerja di luar negeri melalui agen yang tidak berbadan hukum, termasuk juga bahaya bekerja di tempat hiburan malam, di mana korban terbanyaknya adalah kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak.
“Berdasarkan pengalaman lapangan, modus operandi TPPO di antaranya dengan melakukan ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan, penjeratan hutang dan memberi bayaran atas manfaat sehingga memperoleh persetujuan,” ujar Mahendra.
Oleh karena itu, menurutnya, untuk mengoptimalkan penanganan TPPO diperlukan keterlibatan seluruh unsur, tidak hanya pemerintah dan penegak hukum namun juga masyarakat, dunia usaha, media hingga pemangku kepentingan lainnya. Mahendra menyampaikan penanganan kasus TPPO harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten dari hulu ke hilir melalui upaya preemptif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi.
Sehubungan dengan itu, Pj Gubernur Bali mengajak seluruh elemen untuk saling berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang terjadi.
“Semoga hasil konferensi ini dapat meningkatkan kinerja dan komitmen kita bersama dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di ASEAN,” katanya, mengharapkan.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam sambutan virtualnya menyampaikan bahwa Indonesia terus bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang khususnya dalam kejahatan TPPO transnasional yang memerlukan kerja sama antarnegara.
Sementara Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi wanita dan anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan menjadi korban TPPO.
Peliput: Vika Jantika
Redaktur: Laurensius Molan
