Bangli, LenteraEsai.id – Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi digital lintas sektor. Enam inovasi strategis diluncurkan untuk memperkuat ekosistem pemerintahan, perpajakan, pendapatan daerah, pelayanan publik, parlemen modern hingga ketertiban umum.
Enam inovasi tersebut yakni CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI. Peluncuran berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Setda Kabupaten Bangli, Kamis (17/9/2026).
Langkah tersebut sekaligus menandai pergeseran pendekatan Pemkab Bangli dari pengembangan aplikasi secara sektoral menuju tata kelola digital yang lebih terintegrasi, berbasis risiko, transparan, serta diarahkan untuk memberikan dampak terhadap masyarakat dan efisiensi fiskal daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., mengatakan peningkatan digitalisasi pemerintahan harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengendalian.
Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli meningkat dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024 dan 2,79 pada 2025. Capaian tersebut telah mencapai 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Namun, menurut Murditha, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan layanan digital dengan kemampuan pengendalian. Nilai Manajemen SPBE tercatat 1,09, sedangkan Audit TIK berada pada angka 1,00.
“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Salah satu inovasi utama adalah CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government) yang dirancang Diskominfo Bangli sebagai rumah besar pengendalian transformasi digital daerah.
CITA GOV tidak ditempatkan sekadar sebagai aplikasi baru, melainkan sebagai lapisan tata kelola dan pengendalian digital. Sistem ini memiliki tiga lapisan utama, yakni Layer Operasional OPD, Layer Control/Digital Orchestrator, dan Executive View.
Pada tingkat operasional, perangkat daerah mengusulkan serta mengelola layanan digital. Selanjutnya, Diskominfo melakukan verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber dan analisis risiko. Sementara pada tingkat eksekutif, Bupati dan Sekda memperoleh dashboard manajerial melalui Single Management View serta Digital Health Score sebagai dasar pengambilan keputusan dan persetujuan penganggaran TAPD.
Implementasi CITA GOV diproyeksikan dapat menciptakan efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi hingga Rp1,175 miliar per tahun melalui pengurangan duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja dan mitigasi risiko siber.
Parlemen Menuju Paperless
Transformasi digital juga menyentuh sektor legislatif melalui PENGLIPURAN BANGLI (Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi) yang diluncurkan Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Dacin, SH., MH.
Inovasi tersebut diarahkan untuk membangun parlemen modern dengan konsep Green Assembly dan Paperless Meeting. Tiga modul utama yang dikembangkan meliputi e-Aspirasi, e-Sidang, dan e-Risalah AI.
Melalui e-Aspirasi, pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan diarahkan terserap secara transparan dan terintegrasi dengan SIPD. Sementara e-Sidang mendigitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen dewan.
Adapun e-Risalah AI memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu proses transkripsi dan pembuatan notulensi persidangan.
Integrasi Retribusi Pariwisata
Pada sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., meluncurkan SINTESIS DTW BANGLI (Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata).
Inovasi ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan retribusi daya tarik wisata sekaligus membangun kemitraan antara Pemkab Bangli, desa adat dan BPD Bali.
SINTESIS DTW memiliki tiga pilar, yakni regulatori melalui kepastian Perbup dan perjanjian kerja sama bagi hasil antara Pemkab dan desa adat, digital melalui sistem single gateway berbasis IoT/QRIS dengan skema hybrid online-offline, serta sosial-kultural melalui penguatan kemitraan dengan desa adat.
Sistem tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga 13 persen.
Efisiensi Back-Office
Sementara itu, inovasi INTEGRA-III dikembangkan untuk memperkuat efisiensi layanan back-office di lingkungan Sekretariat Daerah.
Melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN, berbagai kebutuhan internal birokrasi seperti fasilitasi logistik, penganggaran, pelacakan sarana dan prasarana serta e-Katalog Lokal akan diintegrasikan.
INTEGRA-III ditargetkan mampu memangkas biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada 2028.
Ketertiban Berbasis Data
Di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., meluncurkan SI TAMPAN JAS BERDASI.
Inovasi tersebut diarahkan mengubah pendekatan penegakan ketertiban dari reaktif menjadi lebih preventif dan antisipatif. Strateginya mencakup integritas, respons cepat, keamanan, mitigasi, pencegahan, antisipasi dan jejaring aksi Satpol PP berbasis data serta informasi.
Satpol PP ditempatkan sebagai integrator yang menghubungkan enam siklus terpadu, yakni satu jejaring, satu informasi, satu data, satu analisis, satu koordinasi dan satu tindak lanjut.
Sistem tersebut juga mengintegrasikan Bendesa Adat dan Pacalang dalam mekanisme pelaporan ketertiban umum secara real-time, sehingga kearifan lokal dapat menjadi bagian dari sistem kedinasan dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Perluasan Basis Pajak
Penguatan pendapatan daerah dilakukan melalui GENCAR BANGLI (Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha) yang diluncurkan Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P.
Inovasi tersebut mengubah pola pemungutan pajak daerah dari pendekatan pasif menjadi lebih proaktif dengan memanfaatkan data perizinan usaha.
Melalui sinkronisasi data perizinan, matching data, verifikasi dan validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan hingga monitoring kepatuhan, GENCAR BANGLI diarahkan untuk memperluas basis wajib pajak sekaligus meningkatkan kualitas data perpajakan.
Potensi yang dibidik antara lain Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman sebesar Rp15,92 miliar serta sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.
Melalui enam inovasi tersebut, Pemkab Bangli menempatkan transformasi digital bukan hanya sebagai upaya memperbanyak layanan berbasis teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat pengendalian pemerintahan, meningkatkan efisiensi, memperluas pendapatan daerah, memperbaiki pelayanan dan membangun koordinasi lintas sektor. (LE-003)
