Jakarta, LenteraEsai.id – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia kembali mencatat peningkatan pada 2026. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan menyentuh 93,61 persen, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.
Hasil survei tersebut diumumkan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. Tahun ini menjadi kali pertama SNLIK dilaksanakan melalui kolaborasi tiga lembaga tersebut dengan cakupan survei yang jauh lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan SNLIK menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas literasi keuangan nasional.
Survei 2026 melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, meningkat signifikan dibandingkan survei 2024 dan 2025 yang hanya mencakup 10.800 responden di 120 kabupaten/kota.
Hasil pengukuran menunjukkan masyarakat perkotaan masih memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Dari sisi usia, kelompok produktif 26–35 tahun mencatat skor tertinggi, sedangkan kelompok usia 15–17 tahun serta 51–79 tahun masih berada di bawah rata-rata nasional.
Tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi pemahaman keuangan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi memiliki indeks literasi dan inklusi yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan SMP ke bawah. Kondisi serupa terlihat pada kelompok pekerjaan, di mana pegawai profesional, pensiunan, dan pelaku usaha mencatat skor tertinggi, sementara petani, nelayan, pelajar, dan masyarakat yang belum bekerja masih menjadi kelompok dengan literasi terendah.
Secara wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan dan Bali. Sementara untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau menempati posisi teratas.
Meski capaian nasional meningkat, survei juga menemukan masih adanya kesenjangan pemahaman mengenai penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, namun hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin. Tingkat pengetahuan terhadap program penjaminan polis bahkan baru mencapai 12,47 persen.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi OJK, LPS, dan BPS untuk mengarahkan program literasi yang lebih tersegmentasi. Fokus edukasi ke depan akan diprioritaskan kepada masyarakat perdesaan, kelompok usia muda dan lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, serta kelompok pekerjaan dengan tingkat literasi yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Melalui hasil SNLIK 2026, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan tidak lagi hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang dijangkau, tetapi juga dari seberapa tepat sasaran edukasi mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan penggunaan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. (LE)
Source: ANTARA
