Badung, LenteraEsai.id – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN meminta Gubernur Bali Wayan Koster mempertimbangkan keseimbangan daerah sebelum mendorong Program Keluarga Berencana (KB) 4 Anak.
“Tadi malam Pak Gubernur mengatakan di Bali, bagaimana kalau anaknya empat apakah ini salah, kami mengatakan tidak salah tapi kurang tepat, karena boleh saja kita memiliki anak empat atau lima silahkan, asal tentu mempertimbangkan keseimbangan,” kata Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono di Badung, Kamis.
Budi dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Kamis, menyarankan Pemprov Bali memastikan bagaimana kondisi fiskal daerah, kemudian mempertimbangkan risiko-risiko berikutnya apabila ada kelebihan atau kekurangan penduduk di suatu daerah.
Gubernur Bali menjadikan Program KB 4 Anak sebagai salah satu prioritas untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk asli Bali, apalagi nama Nyoman dan Ketut (anak ketiga dan keempat) semakin berkurang.
Sementara penduduk asli ini merupakan tokoh yang selama ini menjalankan tradisi dan budaya sebagai akar dari pariwisata Bali.
“Boleh saja anak empat atau lima sepanjang di situ puskesmasnya berapa harus disediakan, kalau puskesmas rasionya melayani 10.000 penduduk, apakah dengan anak empat itu akan tersedia puskesmas yang memadai, kalau tidak ya jangan terlalu buru-buru menjadi empat,” ujar Budi Setiyono.
Tidak hanya dari sisi layanan kesehatan bagi masyarakat, Kemendukbangga/BKKBN juga meminta Pemprov Bali memastikan layanan pendidikan dan potensi lapangan kerja.
“Termasuk juga apakah lingkungan hidup kita itu masih bisa mencakup seandainya penduduk kita memiliki pertumbuhan yang tinggi, hutan-hutan kita apakah masih bisa kita lestarikan, sehingga kita berada pada persimpangan jalan, skenario bisa gagal kalau kita tidak bertindak secara bijak,” katanya.
Kemendukbangga/BKKBN mengakui saat ini mereka tidak lagi mematok KB sebagai pengertiannya Keluarga Berencana dengan jumlah anak tertentu, melainkan komunitas berencana.
Pemerintah ingin menyeimbangkan suplai SDM dengan permintaan lapangan usaha, sehingga ke depan tidak ada suplai berlebih namun mereka tidak bisa mendapat kebutuhan yang layak.
Pun juga sebaliknya agar jangan sampai suatu wilayah kekurangan penduduk sehingga ekonomi menjadi melambat.
“Tugas dari kami menyambung apa yang disampaikan Pak Gubernur Bali adalah melakukan atau mewujudkan keseimbangan demografi, bahwa penduduk kita intinya tidak boleh terlalu banyak, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit,” ujar Budi Setiyono.
“Jadi butuhnya kita di dunia industri berapa sebenarnya, ya ketersediaan layanan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan seterusnya, maka jumlah suplai di sisi itu juga harus disesuaikan,” sambungnya. (LE)
Source: ANTARA
