Bangli, LenteraEsai.id – Dalam rangka mengurangi konflik atau sengketa batas tanah, Menteri ATR/Kepala BPN RI melaksanakan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Tanah secara serentak di 33 provinsi se-Indonesia, yang secara virtual diwakili oleh 5 provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT dan Papua. Acara dilaksanakan pada Jumat (3/2/2023)
Untuk Kabupaten Bangli, acara Gemapatas Tanah dilaksanakan terpusat di Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, yang dihadiri oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, Dandim 1626 Bangli, perwakilan Polres Bangli, perwakilan Kejaksaan Negeri Bangli, Camat Susut, Perbekel Pengiangan, serta undangan lainnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, I Gusti Agung Gede Warmadewa dalam laporannya menyampaikan, hari ini dilaksanakan pemasangan sebanyak 1 juta patok tanah di seluruh wilayah Indonesia, di Provinsi Bali mendapat bagian 10 ribu patok. Di Kabupaten Bangli mendapat 600 yang pemasangannya dilaksanakan di tiga desa, yakni Desa Pengiangan 414 patok, Desa Pengotan 86 patok dan Desa Sekaan 100 patok.
Ia menambahkan, pemasangan patok ini sangat penting dilaksanakan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli di tahun 2023 ini kembali mendapatkan program PTSL sebanyak 516, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri No:6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang dilaksanakan pertama adalah pengumpulan data fisik dan data yuridis. Untuk bisa melaksanakan pengumpulan data fisik maka dilaksanakan pemasangan tanda batas.
Kemudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas, maka dilaksanakanlah Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) yang bertujuan untuk mengurangi konflik pertanahan dan konflik sengketa batas, ucapnya.
Ditambahkan bahwa pada tahun 2022 lalu Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli memdapatkan target PTSL sebanyak 2.800 bidang, yang semuanya sudah selesai dikerjakan dan sertifikatnya juga sudah diserahkan kepada masyarakat. “Dan hari ini juga akan diserahkan sertifikat di tiga Desa, antara lain Desa Pengiangan sebanyak 8 bidang, Desa Sekaan 135 bidang dan Desa Pengotan 135 bidang,” ujarya.
Sementara itu Bupati Sedana Arta dalam sambutannya mengatakan, semenjak kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, dirasakan bahwa program reforma agraria khususnya pensertifikatan lahan dan kepemilikan tanah dari seluruh masyarakat terus digenjot dan tanpa adanya pungutan ataupun biaya. Jadi cerita lama tentang susahnya mengurus sertifikat belakangan ini sudah tidak ada lagi.
“Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian ATR dan kantor pertanahan perlu kita apresiasi, begitu pula di Kabupaten Bangli bukan hanya penataan aset warga saja, tetapi seluruh aset pemerintah juga harus mulai ditata,” ucapnya.
Terkait pensertifikatan aset pemerintah di Kabupaten Bangli, Sedana Arta mengatakan setiap tahunnya sudah dilaksanakan, yang langsung dimonitor oleh KPK RI dan juga sudah dibantu secara maksimal oleh BPN Kabupaten Bangli.
Melalui program Gemapatas ini diharapkan kepemilikan tanah di Kabupaten Bangli semakin jelas agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan antargenerasi di lingkungan keluarga. “Kesempatan ini harus dioptimalkan dan disambut baik oleh semua lapisan masyarakat,” kata Sedana Arta, menekankan. (LE-BL)
