Buleleng, LenteraEsai.id – Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengambil langkah untuk memprioritaskan peningkatan pendapatan bagi sektor UMKM dan pertanian sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.
Hal tersebut sebagaimana kondisi ekonomi makro di Kabupaten Buleleng tahun 2021 yang disampaikan Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membacakan Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Senin (27/6).
Disampaikannya bahwa kondisi ekonomi makro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada indikator sosial ekonomi, yaitu tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 6,12 persen. “Tingkat pengangguran tahun 2021 sebesar 5,38 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,56 poin. Laju pertumbuhan ekonomi -1,22 persen. Dan Inflasi tahun 2021 sebesar 2,39 persen,” ungkap Wabup Sutjidra
Sementara itu, disampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga berdampak pada realokasi anggaran antara lain penurunan anggaran pendapatan sebesar Rp15,4 miliar lebih atau 0,71 dari anggaran semula. Penurunan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp133,5 miliar lebih atau 5,66 persen dari anggaran semula. Penurunan anggaran pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Di sisi lain, Wabup Sutjidra menyampaikan pendapatan dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp2,1 triliun lebih terealisasi sebesar Rp2,0 triliun lebih atau sebesar 96,50 persen. Sebesar Rp75,47 miliar lebih tidak terealisasi karena adanya penurunan penerimaan dari beberapa sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Usai rapat, Wabup Sutjidra menjelaskan, angka kemiskinan di Buleleng meningkat karena dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa. Menurutnya, ini juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, seiring waktu perekonomian mulai bangkit dan angka kemiskinan mulai bisa ditekan. “Sekarang perekonomian sudah bangkit sehingga kita bisa proyeksikan angka kemiskinan agar turun ke angka lima persen,” ungkapnya.
Mencapai itu, pemerintah kabupaten berupaya mengoptimalkan produksi dan pendapatan bagi masyarakat dari sektor UMKM dan pertanian. Dengan demikian peningkatan angka inflasi dari pengaruh harga sembako juga dapat diminimalisir. “Itu jalan satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sektor lain belum memungkinkan dan sifatnya masih bertahan saja,” imbuh Sutjidra.
Ditanya soal investasi, Wabup asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini menilai belum banyak aktivitas swasta yang dilakukan di Buleleng pasca-Covid-19 melanda. “Tapi mudah-mudahan ke depan ada tanda-tanda investasi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Buleleng,” katanya, menjelaskan. (LE-BL1)
