Denpasar, LenteraEsai.id – Vaksinasi Covid-19 yang diprogramkan pemerintah terus dikawal dan dipantau pelaksanaannya. Tahap pertama ditargetkan sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan (Nakes), di mana pada akhir Pebruari 2021 ini sudah dapat terealisasi dan selanjutnya vaksinasi akan diberikan kepada para pelayan publik serta masyarakat.
Memastikan pelaksanaan program vaksinasi berjalan secara maksimal, pada Selasa (2/2/2021) Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Video Conference (Vidcon) terkait monitoring pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Pada kesempatan tersebut Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya yang didampingi Asintel Kasdam IX/Udayana, Asops Kasdam IX/Udy, Aspers Kasdam IX/Udy, Aster Kasdam IX/Udy, Kakesdam IX/Udy dan Karumkit Tk II Udayana, mengikuti kegiatan tersebut bertempat di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana di Denpasar.
Pada intinya Menkes RI menyampaikan, untuk target pertama yang melaksanakan vaksinasi sebanyak 1,48 juta Nakes, tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yaitu dengan penyuntikan pertama diharapkan selesai pada 10 Pebruari 2021 dan penyuntikan kedua bisa selesai pada 28 Pebruari 2021.
Terkait pelaksanaan vaksinasi massal yang perlu diperhatikan di antaranya pastikan bahwa kualitas vaksin tetap terjaga dengan baik. Untuk kesiapan antisipasi terkait Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) diharapkan adanya Posko KIPI dengan kelengkapan kesiapan ruangan/pojok resusitasi dan peralatan medis penunjang lainnya, serta mobil ambulance yang standby untuk merujuk bila ada kasus emergency.
Dukungan lintas sektor untuk sosialisasi, persiapan gedung dan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk tercapainya program bisa tepat waktu dan tepat sasaran serta sukses, ujar Menkes RI.
Selanjutnya, Mendagri Jenderal Pol (Purn) Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD, menyampaikan bahwa vaksinasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, dan prinsip dari vaksinasi ini adalah tidak hanya untuk melakukan proteksi perorangan, namun untuk membangun kekebalan kelompok. Di mana Herd Immunity (kekebalan kelompok) terbentuk apabila 2/3 populasi memiliki anti-body dalam periode yang sama, sehingga perlu dilaksanakan vaksinasi yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam pendistribusian vaksin, Mendagri berharap bisa cepat, lancar dan aman (tidak terjadi kontaminasi dalam perjalanan), sehingga kesiapan dari daerah untuk mendukung distribusi vaksin perlu adanya terobosan kreatif dari daerah sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Terkait pelaksanaan vaksinasi, Mendagri menekankan, perlu ada pengaturan target yang akan dilaksanakan vaksinasi, seperti membuat pendataan dengan data basic Dukcapil (by name by address) atau dengan menggunakan DPT Pilkada tahun 2020. Selain itu, perlu juga adanya pengaturan waktu vaksinasi, misalnya diatur waktunya per jam atau berdasarkan undangan sesuai skala prioritas yang ditetapkan Kemenkes. Ini untuk mencegah terjadinya rush, kata Mendagri. (LE-DP)
