DenpasarHeadlines

Denpasar Terapkan PPKM Ketat Mulai 18 Januari hingga 18 Februari 2021

Denpasar, LenteraEsai.id – Pemerintah Kota Denpasar terus mendukung dan melakukan upaya penurunan tingkat penularan dan pengendalian Covid-19, terlebih setelah diamanatkan untuk menggelar giat Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat.

Menyikapi itu, dan sesuai dengan hasil evaluasi mingguan Satgas Covid-19 Kota Denpasar, maka diputuskan untuk memperluas cakupan pelaksanaan PPKM hingga ke desa/kelurahan yang kemudian diturunkan hingga dusun/lingkungan.

“Dari hasil evaluasi, maka kami Satgas Covid-19 Kota Denpasar memutuskan untuk memperluas cakupan PPKM dengan melibatkan Satgas desa/kelurahan serta dusun dan lingkungan, Hal ini mengingat tingkat penularan dan penambahan kasus positif di Kota Denpasar terus meningkat,” ujar Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Denpasar, I Made Toya saat diwawancarai usai rapat koordinasi di Jaya Sabha Denpasar, Senin (18/1) siang

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan PPKM di Kota Denpasar sesuai SK Wali Kota Nomor 188.45/114 /HK/2021, akan berlangsung selama satu bulan yakni sejak 18 Januari hingga 18 Februari 2021 dengan berbasis Satgas dusun, lingkungan, dan banjar.

Selama pelaksanaan PPKM yang digelar dengan lebih ketat, akan dilakukan pemantauan tentang penerapan prokes di sektor perkantoran, sekolah, upacara keagamaan, sektor esensil, kegiatan sosial budaya dan kegiatan usaha, yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat di bawah pengawasan Satgas banjar, dusun/lingkungan dan desa adat, bersinergi dengan TNI dan Polri.

“Satgas dusun/lingkungan dan banjar yang beranggotakan 10 orang, nantinya akan mendapatkan biaya operasional dari Pemerintah Kota Denpasar,” ujar Made Toya.

Ia mengharapkan penerapan PPKM di Kota Denpasar dengan melibatkan desa/kelurahan serta dusun, banjar dan lingkungan ini, dapat secara signifikan mensukseskan target PPKM pusat untuk mengurangi penyebaran Virus Corona atau Covid-19,.

Pada kesempatan itu Made Toya meminta masyarakat tidak resah dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama satu bulan tersebut.

“Jangan resah, yang penting bagaimana menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang diperketat,” ujarnya, mengharapkan.

Made Toya menambahkan, dalam PPKM kali ini tak ada pelarangan melakukan aktivitas bagi masyarakat. Hal ini berbeda dengan PSBB yang sama sekali tidak mengizinkan kegiatan masyarakat.

Dalam PPKM kali ini hanya ada pembatasan terhadap proses pembelajaran siswa yang masih harus dilakukan melalui daring atau di rumah. Kemudian perkantoran, yakni karyawan yang bekerja di kantor maksimal 50 persen dari jumlah tenaga yang ada, baik itu karyawan ASN, BUMN, BUMD maupun swasta. Selain itu, pembatasan jam operasional tempat-tempat usaha seperti cafe, mall, swalayan maupun warung yang hanya sampai pukul 21.00 Wita, katanya.

“Fokus saat ini hanya pemantauan, sosialisasi serta penegakan penerapan protokol kesehatan yang lebih disiplin dan ketat, yakni Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menggunakan Masker, di mana masyarakat masih bisa tetap beraktivitas seperti biasa,” ucap Made Toya.

Namun demikian, dalam penerapan PPKM terdapat pengecualian terhadap fasilitas yang bersifat esensial seperti pasar rakyat yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, SPBU, PLN atau sektor energi dan juga rumah sakit.

“Untuk pasar rakyat sebagai sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” ujarnya.

Selain itu, kata Made Toya, sektor esensial yang tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, meliputi sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik dan perhotelan.

Di samping itu juga konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional serta untuk kebutuhan sehari-hari sesuai pengaturan Sektor Esensial Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat.

Untuk diketahui, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau yang kini disebut PPKM di Jawa dan Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Di mana, Pemkot Denpasar mengingat terjadi peningkatan kasus dan penularan Covid-19 yang signifikan, maka pelaksanaan PPKM diperpanjang dari 18 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021. Selain itu, cakupanya juga diperluas dengan melibatkan Satgas desa, desa adat, pecalang, dusun, lingkungan serta banjar untuk mendukung disiplin penerapan protokol kesehatan.

Pembatasan itu dilakukan di Jawa dan Bali karena provinsi-provinsi yang memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Yaitu tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi di rumah sakit, kasus aktif, tingkat kesembuhan di bawah nasional, dan tingkat kematian di atas nasional. Sementara Denpasar dari empat parameter tersebut, hanya satu yang memenuhi yakni tingkat keterisian ruang isolasi rumah sakit, yakni mencapai 70 persen, katanya.   (LE-DP)

Lenteraesai.id