judul gambar
HeadlinesKarangasem

Tenaga Kontrak di Karangasem Diperingatkan, Bawaslu: Diduga Tidak Netral

Karangasem, LenteraEsai.id – Seorang oknum tenaga kontrak dan aparatur sipil negara (ASN) telah mendapatkan peringatan dari Bawaslu Kabupaten Karangasem. Hal ini dilakukan lantaran oknum tenaga kontrak dan ASN tersebut menunjukkan sikap tidak netral dengan mendukung salah satu tokoh yang akan maju pada perhelatan Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem I Putu Gede Suastrawan mengatakan, kedua oknum tersebut masing-masing seorang perempuan berstatus tenaga kontrak yang bertugas di salah satu kantor camat dan seorang laki-laki berstatus ASN di salah satu dinas di jajaran Pemkab Karangasem.

“Kejadiannya untuk tenaga kontrak sekitar dua minggu lalu dan ASN baru seminggu lalu. Mereka menyatakan dukungan kepada seorang tokoh lewat  media sosial,” ujar Suastrawan saat ditemui baru-baru ini.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari masyarakat keduanya diduga tidak netral lantaran menyatakan hal yang bernada mendukung salah satu tokoh yang akan maju sebagai calon ‘penggede’ dalam Pilkada Karangasem Desember mendatang. Dukungan disampaikan lewat media sosial Facebook.

Berbekal informasi itu, sesuai dengan mekanisme yang ada, Bawaslu Karangasem kumudian melakukan pengawasan terhadap media sosial dan melakukan penelusuran untuk menemukan bukti.

Setelah semuanya lengkap, Bawaslu langsung menggelar rapat, dan dari hasil rapat temuan kedua kasus tersebut kemudian diplenokan untuk diambil keputusan. Hanya saja, karena undang-undang belum memberikan wewenang untuk melakukan penindakan, terhadap kedua pelanggar akhirnya hanya diberi peringatan yang disertai surat tembusan kepada atasan mereka masing-masing.

“Kami tidak melakukan pemanggilan, tapi kami datangi mereka sebagai langkah pencegahan, karena ini menyangkut pihak yang harus netral. Karenanya, kami harus tindaklanjuti agar tidak sampai menjadi pembiaran, kemudian kembali muncul hal yang serupa,” kata Suastrawan, menjelaskan.

Ia mengingatkan, pihak-pihak yang dilarang terlibat politik praktis seperti ASN, P3K, tenaga kontrak daerah serta TNI/Polri, tidak melakukan aktivitas bernada mendukung salah satu pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada mendatang.

“Apabila ketika sudah memasuki masa kampanye sampai terjadi dan terbukti adanya pihak yang terlarang namun terbukti melakukan aktivitas politik praktis, tentu akan kami tindak tegas sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Suastrawan, menandaskan.   (LE-KR6)

Lenteraesai.id