Badung, LenteraEsai.id – Usai meninjau pengerjaan proyek infrastruktur pada tiga lokasi berbeda, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, meninjau rencana pembangunan infrastruktur Jalan Tol Mengwi – Gilimanuk di Desa Mengwi, Kabupatrn Badung, Kamis (6/8).
Dengan pembangunan jalan tol ini, maka nantinya akan menambah satu lagi jalan tol yang dimiliki Bali setelah dioperasikannya Jalan Tol Bali Mandara.
Sementara tiga proyek yang sebelumnya ditinjau Gubernur dan Menteri PUPR, yakni rencana pengembangan Kawasan Besakih di Kabupaten Karangasem, pengembangan Stadion Kapten Dipta di Gianyar, dan pengerjaan Bendungan Belok Sidan di Petang, Kabupaten Badung.
Di sela-sela peninjauan, Gubernur Bali Wayan Koster kepada awak media massa mengungkapkan bahwa rencana pengembangan jalan tol tersebut merupakan kebutuhan untuk mengurai titik-titik kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam padat, di samping juga untuk mewujudkan akses yang cepat menuju Denpasar maupun arah sebaliknya dari Denpasar menunu Gilimanuk.
“Rencana ini sesuai kebutuhan, mewujudkan akses infrastruktur jalan yang cepat untuk efisiensi waktu dan biaya. Saat normal sekarang ini waktu tempuh dari maupun ke Gilimanuk mencapai tiga jam lebih. Jika ada kendaraan besar bermuatan berat berjalan pelan, itu sudah akan menyebabkan antrean kendaraan di belakangnya yang lumayan panjang. Saya yakin, ini akan bagus untuk pengembangan wilayah Bali. Di saat musim kunjungan wisatawan ke Bali tinggi, saya kira tidak akan ada lagi kemacetan jika tol telah dapat direalisasikan,” ujar Gubernur Koster.
Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini kembali memaparkan rencana pengembangan yang akan dibagi dalam tiga tahapan. Yakni tahapan pertama sebagai prioritas meliputi jalur Pekutatan-Soka, tahap kedua dilanjutkan dari Soka ke Mengwi, yang kemudian diakhiri jalur Pekutatan- Gilimanuk. Total jalan yang akan dibangun mencapai panjang 90 km lebih.
“Kita prioritaskan jalur Pekutatan-Soka karena sepanjang jalur itu yang sering terjadi kemacetan, di samping juga tingkat kecelakaannya tinggi. Jalur ini panjangnya sekitar 20 km dari total sekitar 90 km. Total biaya yang dianggarkan sebesarr Rp14 triliun lebih. Itu sama sekali tidak mengambil anggaran, baik dari pusat maupun daerah, karena semuanya dibangun dengan prakarsa swasta,” kata Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Ia menjelaskan, keberadaan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk itu nantinya juga akan dikembangkan dengan rencana berikutnya yaitu pembangunan jalur Mengwi-Gianyar, sehingga pada gilirannya semua akses antarkabupaten bisa ditempuh dalam waktu yang relatif lebih singkat.
“Untuk pembebasan lahan, itu sepenuhnya pembiayaan Pemprov (Bali, red). Untuk pembangunan saya kira akan cepat, tinggal menunggu pembebasan lahan. Tapi masih ada tahapan-tahapan sebelum itu yang mesti dilengkapi. Semoga bisa cepat terlaksana agar lebih cepat mewujudkan keseimbangan dan pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah di Bal, mulai dari barat ke timur, hingga selatan dfan ke utara Pulau Bali, demi kemajuan Bali secara menyeluruh,” kata Gubernur Koster, penuh semangat.
Hal senada juga disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk merupakan tahapan pengembangan antarkawasan dan antarwilayah, termasuk pendukung jalur penghubung Jawa dengan Bali.
“Ini urusannya dengan jalur Trans Jawa yang saat ini sudah nyampai Pasuruan, rencananya sampai Ketapang. Jika nanti sudah lancar sampai Ketapang, tentu kunjungan wisatawan akan bertambah. Untuk itu Bali butuh fasilitas pendukung agar tidak semakin macet. Jika akses tersedia, saya yakin akan lebih banyak orang yang berminat ke Bali. Lebih hemat bisa berangkat satu keluarga lewat darat dibanding naik pesawat, bisa sambil menikmati pemandangan,” ujar Menteri Basuki.
Menurutnya, tahapan yang sudah terlaksana saat ini adalah izin uji feasibility study (FS). Apabila telah selesai akan dilanjutkan dengan izin prakarsa dan penetapan izin lokasi. Lalu kemudian pada Oktober 2020 direncanakan sudah terlaksana tender, dan pembangunan sudah mulai bisa dilaksanakan pada Maret 2021 yang diawali penandatanganan kontrak.
“Untuk tahap pertama direncanakan sudah rampung pada akhir 2021. Dan pembangunan kami dorong prakarsa swasta non BUMN yang berinvestasi. Jika dibutuhkan akan dilengkapi dengan fasilitas kendaraan roda dua juga, yang tentunya dilengkapi dengan tingkat pengamanan untuk roda dua,” katanya, menjelaskan. (LE-BD1)