Denpasar, LenteraEsai.id – Gubernur Bali Wayan Koster menutup serangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang telah berlangsung selama sebulan penuh, yakni selama bulan Juni 2020.
Penutupan kegiatan dilakukan dengan cukup sederhana namun penuh khidmat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (30/6/2020) siang.
Gubernur Koster menyatakan, Bali merupakan provinsi pertama yang melaksanakan acara Bulan Bung Karno di Indonesia. Menurutnya, Bulan Bung Karno digelar untuk mengenang sosok Bapak Pendiri Bangsa, sekaligus mengimplementasikan ideologi dan gagasan Bung Karno di masyarakat..
Pada kesempatan tersebut, tampak hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD dan perwakilan berbagai lapisan masyarakat.
Ia melanjutkan, sebagai seorang pejuang dan Bapak Bangsa yang telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan, Bung Karno telah memberikan beberapa gagasan yang dikenal dengan Tri Sakti Bung Karno. Yaitu, Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Menurutnya, selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, mensejahterakan masyarakat serta memberikan landasan untuk eksistensi bangsa.
“Alasan itulah yang menyebabkan saya tanpa ragu untuk melaksanakan Bulan Bung Karno dengan membuatkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, sehingga bisa diterapkan juga oleh kabupaten/kota di daerah ini,” kata Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Ia menyebutkan, pemikiran Bung Karno sangat cocok serta sinkron dengan visi misi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Tri Sakti Bung Karno sangat ideal diimplementasikan di tingkat desa adat karena mempunyai ketiganya,” ucapnya.
Berdaulat secara politik, menurutnya di desa adat sudah ada awig-awig dan pararem yang benar-benar dipatuhi oleh kramanya. Berdikari secara ekonomi bisa didorong lagi karena desa adat mempunyai LPD yang membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Bahkan dalam Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Desa adat juga sudah dilengkapi dengan struktur ekonomi yang baru,” jelasnya. Sementara Desa Adat juga adalah tempatnya memelihara adat istiadat, seni dan budaya, sehingga menjaga pribadi Bali yang berbudaya sangat cocok diterapkan di desa adat.
Lebih jauh Gubernur Kostera mengatakan, masyarakat harus bersyukur dengan peninggalan gagasan Bung Karno demi menjaga bangsa dan negara tercinta ini. “Jadi Bulan Bung Karno ini bukan hanya sebatas seremonial untuk memperingati Bung Karno, tapi harus diambil makna nyata dalam mendorong masyarakat kita untuk menerapkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster selanjutnya juga mengapresiasi lomba-lomba yang telah dilaksanakan untuk memperingati Bulan Bung Karno tahun ini, yaitu lomba Vlog Satgas Covid Tingkat Desa Adat dan Lomba Video Pemanfaatan Pekarangan Rumah oleh Tim Penggerak PKK.
“Seperti lomba inovasi pemanfaatan pekarangan rumah, saya kira sangat baik sekali untuk mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga. Bayangkan jika semua masyarakat Bali bisa mengimplementasikannya, terlebih bisa memanfaatkan pekarangan di jalan-jalan desa atau halaman pura bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kedaulatan pangan untuk masyarakat bisa tercapai. Apalagi program ini telah digerakkan dari tahun lalu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali,” ujarnya.
Dia juga mengaku sedang mengecek apakah lahan di Bali cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Bali demi menuju kepada kedaulatan pangan masyarakat. Ia mengaku tidak ingin terbuai dengan sektor pariwisata saja. Sumber pendapatan di Bali harus didukung oleh sektor riil lainnya, sehingga bisa menopang kehidupan masyarakat.
“Tidak seperti sekarang terkena Covid-19 sektor pariwisata tidak berjalan, maka perekonomian Bali juga mandeg. Saya ingin ke depan harus ada sektor lainnya yang bisa menopang dan pertanian adalah jawabannya,” katanya menandaskan
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Gusti Agung Ngurah Sudarsana, berkesempatan membaca laporan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Dalam laporan tersebut disebutkan dasar pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno adalah Pergub Bali Nomor 19 tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno serta acuan penyelenggaraan Bulan Bung Karno tertanggal 22 Mei 2020.
Tujuan pelaksanaan Bulan Bung Karno adalah mengimplementasikan ajaran Tri Sakti Bung Karno. Yaitu, Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, untuk mewujudkan keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan Bali dalam menyongsong Bali Era Baru sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Adapun rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Bulan Bung Karno adalah apel Hari Pancasila 1 Juni 2020, Webmin Art dengan tema Aktualisasi Tri Sakti Bung karno dalam menyongsong Bali Era Baru pada 6 Juni 2020 di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Lomba Vlog Satgas Covid-19 berbasis Desa Adat yang dilaksanakan dari 6-28 Juni 2020 dengan jumlah peserta 65 Satgas, lomba video dokumenter Inovasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Desa dari tanggal 6 – 27 Juni 2020, pertunjukan seni virtual yang diikuti oleh 11 kelompok seniman, sastrawan dan budayawan pada hari Minggu, 21 Juni 2020 dan acara penutupan Bulan Bung Karno pada 20 Juni 2020.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba Vlog Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat juara 1 Desa Adat Mas, Ubud, Gianyar, juara 2 Desa Adat Banjarangkan, Klungkung, juara 3 Desa Adat Beng, Gianyar. Sementara untuk lomba dokumenter pemanfaatan pekarangan rumah, juara 1 TP PKK Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, juara III TP PKK Desa Budeng, Kecamatan Jembrana dan juara 3 I Komang Suryawan. (LE-DP1)
