Amlapura, LenteraEsai.id – Pimpinan DPRD Karangasem menggelar rapat koordinasi dengan pihak eksekutif guna mengetahui kejelasan pengadaan dan penyaluran sembako bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Karangasem, Bali bagian timur.
Pada rapat yang digelar di Amlapura, Jumat (8/5), dari unsur eksekutif tampak hadir Asisten II Setda Karangasem I Made Suama dan Kadisdukcapil Ni Ketut Puspa Kumari, sementara Kadis Sosial Karangasem I Gede Basma yang tertera dalam daftar undangan, disebutkan berhalangan hadir karena sakit.
Sementara dari pihak pimpinan dewan tampak hadir Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana SPd MSi, Wakil Ketua I Nengah Sumardi SE MSi, I Made Agus Kertiana SH, I Wayan Parka SH. Terlihat pula Ketua Komisi I I Nengah Suparta SH MAP, Ketua Komisi III I Wayan Sunarta SPt dan Ketua Komisi IV I Nyoman Rena SE.
Dalam rapat koordinasi tersebut pimpinan DPRD dan ketua-ketua komisi pada pokoknya sepakat mendorong eksekutif untuk mempercepat penyaluran sembako bagi warga Karangasem. Kalau memungkinkan, Sabtu (9/5) sudah tersalurkan, mengingat warga sudah sangat membutuhkan.
Mengenai jumlah paket sembako yang akan disalurkan sebagaimana yang telah dipublikasikan di media massa oleh Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, disebutkan sebanyak 83.793 paket.
“Harapan kami, pengadaan dan penyaluran paket sembako sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Justru kami jadi mempertanyakan, jika memang sudah siap, kenapa sembako belum juga disalurkan kepada masyarakat hingga saat ini,” ujar Kedua DPRD Gede Dana, mempertanyakan.
Bahkan, jika ada kendala teknis di lapangan, tentu harus dibicakaran, termasuk mengenai pendataan dan verifikasi datanya oleh OPD terkait, kata politisi senior PDIP asal Datah tersebut.
Gede Dana mengingatkan, Dana Belanja Tak Terduga sejumlah Rp13 miliar lebih yang dianggarkan dalam Perkada III untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna pengadaan paket sembako, hendaknya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada gilirannya bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat yang layak mendapatkan.
“Mengingat nilainya mencapai Rp13 miliar, maka perlu dilakukan sistem penanganan dan pengeloaan dengan sebaik-baiknya,” ucap Gede Dana, menandaskan.
Sementara dari paparan Asisten II tentang Rencana Kebutuhan Barang (RKB), disebutkan belum selesai disusun, serta usulan dari 75 desa dan 3 kelurahan, juga belum rampung seluruhnya. “Tapi nyatanya, ribuan paket sembako sudah berada di GOR Gunung Agung Amlapura, apakah boleh mekanismenya seperti itu ?,” ujar Gede Dana, dengan tegas kembali mempertanyakan. (LE-KR1)
