Banyuwangi, LenteraEsai.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memastikan penduduk pendatang yang masuk ke Bali di masa-masa arus balik Lebaran tahun ini akan diperiksa dengan ketat, serta harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.
“Sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat serta surat dari Gubernur Bali, ditekankan bahwa mereka yang masuk ke Bali selain harus memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas, juga harus didukung dengan surat bebas Covid-19 berbasis rapid test,” kata Sekda Dewa Indra usai rapat koordinasi dengan otoritas Pelabuhan Ketapang serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pihak terkait lain, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin (25/5/2020) siang.
Surat keterangan bebas Covid-19 berbasis rapid test, ditegaskan Sekda Dewa Indra, menjadi persyaratan mutlak bagi pendatang yang ingin masuk ke Bali dalam masa arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada medio satu minggu ke depan.
“Jika tidak bisa menunjukkan itu, atau hasil tesnya reaktif, akan dipersilahkan untuk putar balik,” ucapnya seraya mewanti-wanti agar warga yang ingin ke Bali dapat melengkapi persyaratan tersebut sejak jauh-jauh hari sebelum berangkat menuju Pulau Dewata.
Sekda Dewa Indra menuturkan, rapat koordinasi tersebut juga menyepakati detail-detail pelaksanaan dan teknis pemeriksaan di lapangan terkait potensi arus balik Lebaran ke Bali lewat beberapa pintu masuk yang ada, antara lain Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai.
“Kita tetapkan mekanisme pemeriksaan di lapangan, siapa-siapa saja yang menjalankan hingga mekanisme penyelesaian jika ada masalah di lapangan. Intinya kordinasi petugas kita di lapangan baik di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk,” ujar pria asal Pemaron, Kabupaten Buleleng itu.
Mekanisme dan tahapan pemeriksaan berlapis dengan beberapa check point sebelum mencapai Pelabuhan Ketapang juga digelar untuk menghindari terjadinya penumpukan di kawasan pelabuhan.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Dewa Indra juga menyampaikan bahwa telah dicapai kesepakatan yang sangat baik dari kedua belah pihak, yakni Gugus Tugas Provinsi Bali serta Kabupaten Banyuwangi serta pihak otoritas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.
“Bahwa kebijakan (wajib rapid tes, red) ini merupakan kebijakan untuk kepentingan kita bersama dalam melakukan pengendalian penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali. Ini yang jadi dasar terbangunnya kesepakatan bersama. Aspek-aspek teknis di lapangan, termasuk kemungkinan menempatkan personel dari Pemprov Bali untuk turut ditempatkan di Pelabuhan Ketapang selama masa arus balik. Penempatan personel ini juga untuk membangun komunikasi yang baik, sehingga petugas kita di Gilimanuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan, mudah-mudahan komunikasi kita akan semakin lancar ke depannya,” ujarnya
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Banyuwangi yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyaratan dan SDM Dwi Yanto menyatakan, pihaknya sepakat dengan kebijakan Provinsi Bali yang mewajibkan surat keterangan rapid test tersebut.
“Yang pasti sosialisasi akan terus kami intensifkan dan masyarakat harus paham dan mengerti jauh-jauh hari bahwa rapid tes adalah satu-satunya cara untuk memperoleh surat keterangan bebas Covid-19 untuk persyaratan masuk ke Bali,” katanya.
Ia mengaku akan segera mengkoordinasikan hal tersebut kepada 224 desa dan kelurahan yang ada di Kupaten Banyuwangi. “Termasuk pemahaman bahwa surat keterangan tersebut punya masa ‘kadaluwarsa’ 7 hari sejak diterbitkan,” ujarnya, menambahkan
Dwi Yanto juga menjelaskan, Pemkab Banyuwangi meyakinkan bahwa pemeriksaan dokumen dan persyaratan tersebut telah dilakukan di beberapa titik check point seperti di perbatasan Situbondo, Jember dan Ijen agar tidak terjadi penumpukan sebelum masuk ke Pelabuhan Ketapang.
“Jadi yang masuk ke Pelabuhan Ketapang benar-benar sudah terseleksi ketat,” katanya.
Di sisi lain, Senior General Manager Regional II ASDP Indonesia Ferry Dadag Wijanarko menyebutkan, pihaknya memperkirakan arus balik ke Bali pada tahun ini tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya.
“Tentu selain karena Covid-19 juga karena mereka yang waktu itu mudik ke Jawa, kebanyakan sudah tidak ada lagi pekerjaan di Bali. Mereka yang kembali ke Bali adalah mereka yang benar-benar punya tujuan jelas, pekerjaan jelas dan tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ujarnya.
Secara teknis di lapangan, senada dengan Pemkab Banyuwangi, Ferry mengaku akan konsen untuk membatasi arus balik dan menghindari terjadinya penumpukan-penumpukan di pelabuhan. “Sudah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait teknisnya di lapangan,” ucapnya, menandaskan.
Di lain pihak, Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menjabarkan bahwa selain persyaratan berupa identitas diri, Kipem, surat keterangan bekerja hingga surat keterangan bebas Covid-19 tersebut, pendatang yang masuk ke Bali via Ketapang juga diwajibkan mengisi data dalam aplikasi ‘Cek Diri’.
“Dengan aplikasi tersebut nantinya akan memastikan data diri, pekerjaan, tempat tinggal hingga pergerakan orang tersebut, karena terhubung pula dengan Satgas Gotong Royong Covid-19 di desa adat di Bali. Petugas di desa adat ini yang nantinya akan memastikan orang tersebut melakukan SOP seperti isolasi diri atau karantina mandiri,” katanya menjelaskan. (LE-BN1)
