Denpasar, LenteraEsai.id — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menetapkan Provinsi Bali sebagai wilayah prioritas dalam perluasan implementasi transformasi digital pemerintahan setelah penerapan awal di Banyuwangi.
Dalam keterangannya di Denpasar, Luhut menyebut Bali dipilih karena memiliki struktur wilayah yang representatif, yakni delapan kabupaten dan satu kota, sehingga dinilai ideal sebagai model pengembangan digitalisasi layanan publik.
Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi dan pendataan guna mempercepat penerapan identitas tunggal digital bagi masyarakat. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih akurat, transparan, dan efisien.
Menurutnya, transformasi digital melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan akan mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintahan ke dalam satu sistem terpadu. Dengan sistem tersebut, masyarakat cukup menggunakan satu aplikasi untuk verifikasi identitas, serupa dengan konsep layanan digital terpadu yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
Program ini dijadwalkan berjalan paralel di berbagai daerah. Setelah tahap evaluasi di Banyuwangi selesai, implementasi akan dilanjutkan di Bali, kemudian diperluas ke kabupaten dan kota lain dengan target ratusan daerah pada 2026.
Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan dengan menggelar rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-Bali. Ia menilai integrasi aplikasi pemerintahan dalam satu sistem akan meningkatkan pengelolaan data serta efektivitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Bali menargetkan persiapan awal dapat dimulai dalam waktu dekat dengan pendampingan hingga tingkat desa guna memastikan implementasi berjalan optimal. (LE)
