Jakarta, LenteraEsai.id — BPJS Kesehatan mencatat telah menggelontorkan pembiayaan layanan kesehatan sebesar Rp1.087,4 triliun sejak penyelenggaraan Program JKN dimulai. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI.
Ghufron menyebut sekitar 31% dana tersebut terserap untuk menangani delapan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, thalassemia, hemofilia, leukemia, dan sirosis hati. “Sejak 2014 hingga 2024, pembiayaan penyakit katastropik mencapai lebih dari Rp235 triliun,” ujarnya.
Untuk mendorong efisiensi dan transparansi, BPJS Kesehatan telah menerapkan dashboard digital yang memungkinkan fasilitas kesehatan memantau proses klaim secara real time. Sistem ini juga terintegrasi dengan antrean pasien dan kanal pengaduan peserta.
Selain itu, BPJS Kesehatan menyalurkan Uang Muka Pelayanan (UMP) guna menjaga likuiditas rumah sakit yang klaimnya masih dalam proses verifikasi. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebutkan Rp16,97 triliun UMP telah dikucurkan pada 2024, menyasar rata-rata 419 RS per bulan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan agar implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak tergesa-gesa. Ia menyarankan masa uji coba diperpanjang hingga akhir 2025, mengingat banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, Apindo, ARSSI, dan PERSI.
Namun, Edy juga mencatat bahwa uji coba KRIS mendorong peningkatan mutu layanan, khususnya di ruang perawatan kelas 3. (LE-Vivi)
