Bangli, LenteraEsai.id – Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat transformasi digital melalui integrasi sistem pemerintahan, penyelarasan pengembangan aplikasi, serta peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Collaborative for Integrated Digital Transformation Government (CITA GOV), Kamis (29/10/2026), di Ruang Rapat Krisna, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menghadirkan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Aris Kurniawan, S.Sos., M.Com., serta Danang Jaya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Made Ari Pulasari, berharap CITA GOV menjadi landasan dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang terpadu, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital perlu dikembangkan secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, layanan publik diharapkan menjadi lebih mudah diakses, cepat, aman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital harus dibangun secara terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah. Kami berharap melalui CITA GOV, pelayanan publik semakin mudah, cepat, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, peserta menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi dalam satu pintu, mudah diakses, dan memiliki jaminan keamanan. Karena itu, pengembangan teknologi pemerintahan perlu mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi.
FGD tersebut juga menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Bangli. Langkah itu meliputi verifikasi setiap usulan pengembangan aplikasi dan pengadaan teknologi informasi melalui arsitektur CITA GOV, serta penyelarasan anggaran berdasarkan hasil evaluasi kelayakan sistem.
Selain itu, integrasi data akan diperkuat melalui kebijakan Bangli Satu Data. Pemkab Bangli juga mendorong peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi agar penyelenggaraan layanan digital berjalan lebih aman dan dapat dipercaya masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan keterpaduan sistem dan kolaborasi berbagai pihak.
“Transformasi digital tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi unsur pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Sinergi seluruh unsur ini sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, inovatif, aman, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, FGD juga mendorong penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Bupati tentang CITA GOV. Di samping itu, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian, terutama dalam aspek kepemimpinan digital, literasi data, dan tata kelola teknologi informasi.
Melalui penerapan CITA GOV dan kolaborasi pentahelix, Pemkab Bangli berharap transformasi digital dapat menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integrasi aplikasi dan data diharapkan menjadi fondasi bagi pelayanan publik satu pintu yang lebih mudah diakses, aman, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(LE-oo3)
