Jakarta, LenteraEsai.id – Perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai fase baru dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang sejak awal dirancang sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Pergantian tidak hanya terjadi pada posisi kepala BGN, tetapi juga termasuk dua wakilnya. Dadan Hindayana, yang sebelumnya memimpin BGN, digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang. Sementara itu, dua wakil kepala BGN sebelumnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, diganti oleh Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono.
Perubahan pada level tertinggi organisasi ini dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi selama sekitar satu setengah tahun sejak program MBG bergulir. Rentang waktu tersebut dinilai cukup untuk memetakan capaian, hambatan, serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.
MBG sejak awal bukan program dengan skala kecil. Sasarannya mencakup siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Luasnya cakupan penerima manfaat membuat keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menjaga standar operasional, pengawasan mutu, tata kelola distribusi, serta koordinasi lintas daerah.
Dalam evaluasi pemerintah, terdapat sejumlah catatan yang menjadi dasar perombakan kepemimpinan BGN. Catatan tersebut berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar prosedur operasional (SOP), kedisiplinan tata kelola organisasi, serta konsistensi menjaga kualitas makanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Aspek kualitas menjadi titik paling krusial dalam program MBG. Kinerja program dengan anggaran jumbo ini tidak hanya diukur dari volume distribusi makanan, melainkan pada substansi program itu sendiri: keamanan pangan, kandungan gizi, kebersihan proses produksi, hingga ketepatan distribusi. Kegagalan pada salah satu aspek tersebut dapat langsung berdampak pada kesehatan penerima manfaat dan erosi kepercayaan publik terhadap program.
Tanda-tanda evaluasi ketat terhadap pelaksanaan MBG sebenarnya telah terlihat jauh sebelum pengumuman perombakan pimpinan BGN. Indikator paling nyata adalah kebijakan penghentian sementara (suspend) terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur operasional program.
Berdasarkan data BGN per 29 Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025. Dari jumlah tersebut, 5.659 unit telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar persyaratan, sementara 2.213 unit lainnya masih berstatus suspend karena belum menyelesaikan perbaikan teknis maupun manajerial.
Angka tersebut menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, skala pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program cukup besar. Kedua, masih terdapat tantangan signifikan dalam proses standardisasi dapur MBG di berbagai daerah.
Mayoritas sanksi suspend tidak hanya diberikan akibat pelanggaran administratif, melainkan karena isu yang berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kualitas layanan. Sejumlah SPPG diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar, atau infrastruktur dasar lainnya yang dipersyaratkan.
Selain itu, terdapat sejumlah kasus yang menyita perhatian publik, khususnya terkait keamanan pangan akibat kelalaian pengelolaan makanan. Dalam beberapa kasus, makanan yang didistribusikan telah melewati batas aman konsumsi, sehingga memicu keluhan kesehatan akut pada penerima manfaat.
Dari perspektif tata kelola, kebijakan penangguhan (suspend) operasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengambil pendekatan permisif terhadap pelanggaran standar. Dapur yang tidak memenuhi ketentuan dihentikan sementara hingga mampu melakukan perbaikan sesuai petunjuk teknis.
Langkah itu penting karena MBG merupakan program yang bergantung pada konsistensi mutu. Ketika kualitas makanan berbeda-beda antarwilayah atau ketika standar keamanan pangan tidak diterapkan secara seragam, maka tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat menjadi sulit dicapai.
Dalam konteks tersebut, perombakan pimpinan BGN dapat dibaca sebagai kelanjutan dari proses evaluasi yang sebelumnya telah berjalan melalui mekanisme pengawasan terhadap SPPG. Artinya, evaluasi tidak berhenti pada tingkat pelaksana di lapangan, tetapi juga menjangkau level pengambil keputusan dan manajemen organisasi.
Tantangan berikutnya bagi kepemimpinan baru BGN adalah mengubah program yang masih berada dalam tahap standardisasi massal menjadi sistem pelayanan publik yang lebih stabil dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Praktik unggul
Pengalaman sejumlah negara maju yang telah menerapkan MBG versi mereka selama puluhan tahun menjelaskan bahwa keberhasilan program makan siang sekolah bertumpu pada kemampuan membangun sistem yang berjalan secara konsisten.
Jepang sering menjadi rujukan utama dalam implementasi program gizi sekolah. Program makan siang sekolah, atau kyushoku, telah berkembang sejak akhir abad ke-19 dan kini terintegrasi penuh dalam sistem pendidikan nasional. Di Jepang, kyushoku bukan sekadar distribusi makanan massal, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran.
Di Jepang, tidak ada petugas khusus yang membagikan makanan. Para siswa sendiri yang bertugas memakai baju koki, mengambil makanan dari dapur, membagikannya ke teman sekelas, hingga membersihkan ruang kelas secara bergantian. Ini mengajarkan tanggung jawab, kerja sama, dan menghargai makanan.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut terintegrasi dengan konsep shokuiku (pendidikan pangan), yang bertujuan membangun pemahaman mendalam siswa mengenai nutrisi, asal-usul pangan, dan pola makan sehat.
Korea Selatan mengembangkan pendekatan yang berbeda melalui program Universal Free Environment-Friendly School Lunch Program. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan seluruh siswa memperoleh akses makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.
Pendekatan universal tersebut dirancang untuk menghilangkan stigma sosial yang dapat muncul ketika bantuan makanan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah Korea Selatan mengintegrasikan program makan siang sekolah dengan sistem rantai pasok pangan lokal.
Pengadaan bahan baku banyak melibatkan petani setempat melalui sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan distribusi bahan makanan lebih efisien, segar, dan terkontrol. Dengan model seperti itu, program makan siang sekolah menambah fungsi dari instrumen penambah gizi menjadi pendukung ekonomi pertanian lokal.
Sementara itu, Finlandia dan Swedia telah menerapkan makan siang sekolah gratis universal sejak dekade 1940-an. Program tersebut sepenuhnya dibiayai negara dan menjadi bagian permanen dari layanan pendidikan publik.
Salah satu karakteristik utama program di negara-negara tersebut adalah keberadaan standar yang sangat jelas mengenai kualitas makanan, kandungan nutrisi, kebersihan dapur, serta pengawasan profesional oleh ahli gizi. Setiap sekolah atau unit penyedia layanan memiliki mekanisme kontrol mutu yang berjalan rutin dan terukur.
Dari berbagai praktik internasional tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relevan bagi pengembangan MBG di Indonesia.
Pertama, keberhasilan program bergantung pada standardisasi yang ketat dan konsisten. Setiap dapur harus memenuhi standar yang sama terkait sanitasi, keamanan pangan, kualitas bahan baku, dan tata kelola operasional.
Kedua, pengawasan mutu harus menjadi proses yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar respons terhadap insiden. Evaluasi berkala terhadap dapur, pemasok, distribusi, serta kualitas makanan perlu menjadi bagian permanen dari sistem. Di perkara ini, peran Kementerian Kesehatan yang sudah terlibat di level pengawasan pelaksanaan program MBG perlu masuk lebih dalam.
Ketiga, keterlibatan tenaga profesional seperti ahli gizi memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas program. Pengawasan terhadap kandungan nutrisi, variasi menu, dan keamanan pangan memerlukan kompetensi yang tidak dapat digantikan hanya dengan mekanisme administratif. Lagi-lagi, Kementerian Kesehatan yang sudah khatam tentang gizi masyarakat, pendidikan hidup sehat, pola makan perlu memegang peran sentral di program MBG.
Alasannya? Kemenkes sudah puluhan tahun memiliki panduan nutrisi makro dan mikro. Kemenkes memegang standardisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan kelompok umur anak. Selain itu, Kemenkes juga mempunyai aparatur ahli gizi terluas dengan ribuan tenaga sanitarian lingkungan dan ahli gizi (nutritionist) yang tersebar di Puskesmas di seluruh penjuru Indonesia.
Keempat, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting mengingat sebagian besar pelaksanaan program berlangsung di tingkat lokal. Standar nasional hanya dapat diterapkan secara efektif apabila didukung kapasitas pelaksanaan di daerah.
Evaluasi terhadap ribuan SPPG serta pergantian pimpinan badan menunjukkan bahwa pemerintah sedang menempatkan aspek tata kelola, disiplin operasional, dan standar mutu sebagai fokus utama dalam fase berikutnya pelaksanaan program MBG.
Evaluasi terhadap ribuan SPPG serta pergantian pimpinan BGN menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan aspek tata kelola, disiplin operasional, dan standar mutu sebagai fokus utama dalam fase berikutnya pelaksanaan program MBG.
Tidak apa-apa masih meraba-raba karena fase awal yang penuh tantangan merupakan hal yang wajar dalam implementasi program berskala nasional.
Sejarah mencatat bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan juga tidak luput dari kritik dan berbagai evaluasi pada masa-masa awal penerapannya. Namun, lihatlah kondisinya saat ini. Program tersebut telah menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jika dahulu banyak warga menunda bahkan menghindari berobat karena khawatir tidak mampu menanggung biaya pengobatan, kini mereka dapat mengakses layanan kesehatan di klinik maupun rumah sakit dengan lebih tenang. Kehadiran JKN melalui BPJS Kesehatan memberikan jaminan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan mereka ditanggung oleh negara.
Pembelajaran dari keberhasilan JKN diharapkan dapat menjadi rujukan bagi MBG untuk mencapai kematangan sistem yang serupa. (LE)
Source: ANTARA
