Denpasar, LenteraEsai.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga berpotensi besar dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan Anggota Komite III DPD RI, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Pemecutan, Denpasar, Selasa (8/10/2025).
Dalam kunjungannya, Rai Mantra memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola dan pelaksanaan program MBG di SPPG Pemecutan yang dinilai telah memenuhi sebagian besar standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari hasil pengamatan saya, ini adalah bentuk kemitraan yang patut direkomendasikan. Dari sisi tata ruang, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga aspek hygiene dan sanitasi, semuanya sudah mendekati standar BGN. MBG bukan hanya mencerdaskan anak secara kognitif atau meningkatkan kesehatan, tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Rai Mantra.
Ia menilai SPPG Pemecutan bisa menjadi contoh praktik baik (benchmark) bagi daerah lain. Menurutnya, kemitraan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat lokal merupakan bentuk sinergi yang ideal dalam menjalankan program nasional seperti MBG.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan dan serap aspirasi DPD RI terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal-pasal yang mengatur program Makan Bergizi Gratis. Selain ke SPPG Pemecutan, Rai Mantra juga meninjau SPPG Sidakarya dan SLB Negeri 2 Denpasar untuk memantau langsung pelaksanaan MBG di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, Rai Mantra didampingi Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta sejumlah perbekel/lurah dan mitra BGN.
Rai Mantra menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu diperkuat sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kasus serupa seperti di beberapa daerah lain di Indonesia.
“Mudah-mudahan di Bali tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya melihat Satgas Daerah sudah berfungsi dengan baik, namun tetap perlu pengawasan berlapis,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Dra. I Gusti Ayu Adhi Arypatni, Apt, menyampaikan salah satu usulan penting untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan di sekolah, yaitu penyediaan tester makanan di setiap SPPG.
“Kami mengusulkan agar setiap SPPG menyediakan tester makanan, tidak perlu dalam jumlah besar, cukup mewakili seluruh menu yang disajikan. Tester ini bisa digunakan untuk uji organoleptik — yaitu pengujian menggunakan panca indera seperti bau, rasa, dan warna — oleh guru sebelum makanan dibagikan kepada anak-anak,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk mitigasi risiko dan upaya pencegahan dini apabila terjadi perubahan rasa atau aroma akibat proses distribusi makanan dari dapur ke sekolah. “Meskipun produksi di SPPG sudah baik, potensi kontaminasi bisa terjadi selama perjalanan. Karena itu, peran guru sebagai pengawas lapangan menjadi sangat penting,” tambahnya.
Dalam kunjungan ke SLB Negeri 2 Denpasar, Rai Mantra juga mendapat tanggapan positif dari orang tua siswa. Program MBG dinilai telah meningkatkan semangat anak-anak untuk berangkat ke sekolah.
“Banyak orang tua menyampaikan bahwa anak-anak kini lebih antusias sekolah karena ada program makan bergizi gratis. Ini menunjukkan MBG berperan tidak hanya di bidang gizi, tetapi juga pendidikan,” ucapnya.
Ia menilai perlu dilakukan survei preferensi makanan anak-anak, agar menu yang disediakan tidak hanya bergizi tetapi juga sesuai selera mereka.
“Ketika anak-anak tertarik datang ke sekolah, negara mendapatkan ukuran keberhasilan pendidikan yang nyata. Ini berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah,” ujarnya.
Tantangan SDM dan Kesejahteraan Pekerja
Meski secara umum pelaksanaan MBG di Denpasar berjalan baik, Rai Mantra menemukan adanya tantangan di bidang sumber daya manusia (SDM). Ia mencatat terjadinya turn over pekerja yang cukup tinggi serta kekurangan tenaga ahli di bidang gizi dan tata boga.
“Masalah SDM ini harus segera diatasi. Pertama, standar upah minimum harus dipenuhi dengan baik, termasuk kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kedua, perlu kolaborasi dengan sekolah-sekolah vokasi dan community college, terutama jurusan tata boga dan pariwisata,” jelasnya.
Menurut Rai Mantra, keterlibatan lembaga pendidikan vokasi akan membuka peluang magang bagi siswa sekaligus memperkuat kualitas tenaga kerja di sektor penyediaan pangan. “Selain membuka lapangan kerja baru, hal ini juga menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan bagi generasi muda,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rai Mantra berharap program MBG dapat terus dikembangkan dengan memperhatikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan inovasi menu. Menurutnya, variasi menu yang menarik akan membantu mengurangi sisa makanan atau food waste di sekolah.
“Kita perlu terus melakukan inovasi agar anak-anak tidak bosan. Dengan menu yang bervariasi, asupan gizi bisa terpenuhi dan tingkat konsumsi meningkat,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak — mulai dari pemerintah pusat, daerah, lembaga pengawasan, hingga masyarakat. Badan Gizi Nasional diharapkan dapat terus melakukan pembinaan terhadap seluruh SPPG di Indonesia, agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.
Rai Mantra menutup kunjungan dengan penegasan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan gerakan nasional membangun generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Kita tidak bisa menilai MBG hanya dari satu indikator. Banyak aspek yang sudah berdampak — mulai dari gizi, pendidikan, ekonomi lokal, hingga pemberdayaan masyarakat. Inilah kemitraan yang proporsional dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya. (LE-Vvi)
