Buleleng, LenteraEsai.id – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan agar kader pendamping keluarga aktif mendata resiko stunting di Kabupaten Buleleng, Bali bagian utara.
Dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, terungkap tingkat gangguan pertumbuhan anak atau yang disebut stunting di Kabupaten Buleleng berada pada angka 11 persen.
Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berencana menurunkan seminimal mungkin kasus tersebut. Hal itu dipertegas saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Nyoman Riang Pustaka, Ketua Forum Generasi Berencana (GenRe) dan Duta GenRe Buleleng Tahun 2022, di rumah jabatan bupati di Singaraja, Kamis (2/3/2023).
Selama ini penurunan angka stunting belum sebanding dengan penyerapan anggaran yang tinggi. Oleh karena itu, Pj Bupati Lihadnyana menegaskan agar data stunting di Kabupaten Buleleng kembali dipadankan. “Citra Buleleng buruk karena stunting. Anggaran juga terbuang sia-sia jika stunting tidak bisa ditekan. Atas dasar itu ternyata pembinaan kita juga kurang. Pendamping dari P2KBP3A jangan hanya menyasar keluarga yang dekat-dekat saja. Justru harus lebih aktif mencari di desa-desa terpencil,” ucapnya, menegaskan.
Pun demikian, stunting masih dilakukan via survei, bukan sensus yang lingkupnya menyeluruh. Pj Bupati Lihadnyana mengatakan mestinya ada target yang dituju agar perbandingan angka penurunan stunting dapat terlihat. “Logikanya ketika perekonomian dan pemahaman orang meningkat, agak kurang pas jika stunting malah naik,” ujarnya.
Atas hal itu, Kepala Dinas P2KBP3A Nyoman Riang Pustaka akan mengarahkan kepada jajaran di lapangan untuk berkoordinasi dengan masing-masing pengampu sasaran. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan bidan desa dan pemerintahan desa untuk memverifikasi kembali data by name by address yang bersumber dari Dinas Kesehatan.
“Sejauh ini kita sudah membentuk tim kader pendamping keluarga, ada di tiap desa terdiri dari kader kesehatan, kader KB dan kader PKK. Upaya pembentukan kader ini dalam rangka pendampingan sehingga mencegah stunting utamanya pada keluarga yang beresiko,” katanya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menjelaskan, kedatangannya dalam rangka meminta dukungan percepatan penurunan stunting yang harus digenjot melalui program edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja melibatkan duta Genre. Dan juga program inovasi posyandu ‘PAS di HATI’.
“Karena Bantuan Operasional Keluarga Berencana naik sekitar 7,8 miliar rupiah, tentunya harapkan kami tim pendamping keluarga yang ada di desa bisa optimal bergerak melakukan pendampingan pada ibu hamil, balita, dan calon pasangan yang akan menikah,” ujarnya, mengharapkan.(LE-BL1)
