Buleleng, LenteraEsai.id – Dari tahun 2019 hingga 2021, angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan yang signifikan. Terakhir, pada tahun 2021 mencapai 8,9 persen dari angka prevelansi pada tahun 2019 sebesar 22,05 persen. Bahkan data hingga Februari 2022, angka prevalensi stunting sudah mencapai 4,20 persen.
“Ini merupakan capaian yang cukup membanggakan dan hasil dari kerja keras seluruh pihak,” ujar Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Buleleng, saat ditemui usai menerima Koordinasi serta Supervisi Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (4/7).
Sutjidra menjelaskan, terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2019, di mana gerakan nasional penurunan angka stunting mulai dicanangkan. Pada saat itu, angka prevalensi stunting mencapai 22,05 persen. “Target hingga tahun 2024 angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar lima persen,” jelasnya.
Lebih lanjut Wabup Buleleng mengungkapkan bahwa capaian angka tersebut jauh di bawah target nasional yaitu 14 persen. Termasuk peringkat tiga di Provinsi Bali dan di bawah angka provinsi yang sebesar 10 persen.
“Semua capaian ini berkat upaya seluruh pihak terkait. Kolaborasi antar-SKPD dan salah satu inovasi Dinas Kesehatan yaitu PAS di Hati. PAS di Hati merupakan perluasan cakupan kegiatan pelayanan di Posyandu. Secara umum, kegiatan Posyandu adalah penimbangan dan pemeriksaan kesehatan balita. Dengan PAS di Hati, kegiatan pelayanan diperluas dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi desanya,” ungkap Sutjidra.
Dengan pendampingan dari sektor terkait seperti Posyandu dengan Bank Sampah dari DLH dan Posyandu, serta adanya tanaman atau kebun buah yang didampingi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. “Intinya strategi dari penurunan angka prevalensi stunting di Buleleng adalah kolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait dan juga SKPD-SKPD lingkup Pemkab Buleleng,” ucap Wabup Buleleng.
Sementara itu, Fungsional Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI Tri Budi Rohmanto menyebutkan, KPK melaksanakan tematik pengawasan program penurunan stunting nasional. Pengawasan dilakukan karena program penurunan angka stunting ini menyedot anggaran yang luar biasa dari pemerintah pusat. Bali merupakan daerah kedua setelah Yogyakarata yang dikunjungi karena dipandang berhasil untuk menurunkan angka stunting yang termasuk paling rendah tingkat nasional. “Kami juga ingin melihat program-program yang dijalankan untuk menurunkan tingkat stunting,” imbuhnya.
Kedatangan Direktorat Korsup Wilayah IV ini ingin mengetahui program-program pusat. Implementasinya cukup baik atau tidak, karena KPK ingin memberikan masukan terkait program yang berasal dari DAK fisik maupun non fisik. Dengan turunnya angka prevalensi stunting ini, menurut KPK sangat luar biasa dan signifikan.
“Ini berarti bekerjanya sudah sesuai jalur. Hanya saja masukannya kenapa tidak berinovasi menggunakan sistem aplikasi. Dengan sistem bisa menentukan titik-titik yang resiko tinggi stunting melalui aplikasi. Sehingga bisa dipantau periodik dengan mudah oleh pengambil kebijakan,” ujar Tri Budi Rohmanto. (LE-BL1)
