Nusa Dua, LenteraEsai.id – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan bagi setiap negara. Lebih-lebih bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan berbagai potensi dan kekayaannya.
Semua itu harus dijaga dengan ketat supaya kekayaan negara tidak dicuri negara lain. Baik kekayaan yang ada di darat, di laut maupun di udara. “Namun terkadang kita mengabaikan ketahanan negara,” kata Menhan Prabowo Subianto di depan anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI) yang sedang mengadakan pertemuan di BNDCC Nusa Dua, Bali pada Sabtu, 2 Juli 2022.
Ia menyebutkan, Indonesia sangat kaya, karenanya harus kuat dari segi pertahanan. “Luas wilayah negara kita setara dengan luas 27 negara yang ada di Eropa,” ujar Prabowo dengan mimik wajah penuh semangat.
Berkaitan dengan itu, Prabowo mengajak perguruan tinggi untuk terus membuka prodi ketahanan yang sekarang jumlahnya masih sedikit. Ini penting untuk memahami vitalnya ketahanan bagi Indonesia. Dan setelah kalangan perguruan tinggi paham, kemudian diaplikasikan dalam program-program negara.
Putra begawan ekonomi itu juga mengimbau semua pihak dapat bersungguh-sungguh belajar sejarah, untuk instrospeksi. Kerajaan-kerajaan di Nusantara yang pernah ada, runtuh karena pertahanan lemah. “Kekayaan alam di Nusantara juga pernah diambil pihak asing. Pertugal, Spanyol, Inggris, Blanda, Jepang dan lainnya, pernah datang ke sini mengambil kekayaan Nusantara seperti rempah-rempah dan sebagainya. Itu kita tahu dari sejarah,” ujarnya, mengingatkan.
Dikatakan Prabowo Subianto, Indonesia kerap menganggap dan kurang menyadari pentingnya soal ketahanan. Selama kurang lebih 50 tahun, elit-elit di negeri ini terlena dan merasa terlalu nyaman, karena tidak ada gangguan atau invasi negara asing ke wilayah kedaulatan NKRI.
Tetapi, kata Prabowo, sebenarnya potensi ancaman dari kekuatan asing tetap ada. Maka dari itu, pertahanan Indonesia mesti kuat dengan SDM dan alutsistanya yang handal, dan tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Selama ini anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pertahanan (Kemenhan Red-) masih kecil. Yakni besarnya kurang dari 1 persen dari APBN.
Berbeda dengan negara-negara maju, mereka sangat menyadari pentingnya ketahanan negara. Menhan Prabowo Subianto menyebut, Singapore, Amerika Serikat dan sebagainya. Sedang anggaran untuk ketahanan Indonesia masih 0,81 persen dari APBN, masih kecil. Namun demikian, selaku Menhan RI pihaknya terus membangun sistem kehananan supaya semakin handal dan kuat. Seraya terus memperjuangkan peningkatan anggaran ketahanan.
“Kita (Indonesia) menganut sistem ketahanan yang defensif aktif. Kita negara netral (Nonblok), tidak masuk fakta-fakta manapun,” ujar Prabowo dengan irama vokalnya yang khas.
Dikatakan, sebagai negara netral, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diterima Presiden Ukraena dan Presiden Moskow, Putin. Presiden diterima dengan baik dalam kunjungannya beberapa hari lalu, selepas mengikuti pertemuan negara-negara G-7.
Selain bicara tentang ketahanan negara, Menhan Prabowo Subianto di hadapan anggota APTISI juga berbicara masalah ekonomi. Pentingnya Indonesia mandiri pangan, energi dan air (FEW/Food Energy and Water). Karenanya, ia mengajak (mengimbau) perguruan tinggi terus mengembangkan penelitian tentang benih-benih pangan unggul, energi dan air.
Berikutnya, Menhan Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia untuk masuk dalam revolusi STEM guna menghasilkan sarjana yang berkualitas di bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics atau STEM. Menurut Prabowo, Indonesia masih jauh tertingal dari negeri lain, terutama Amerika dan Tiongkok atau RRT.
“Tiap tahun RRT menghasil sarjana STEM sebanyak 1,3 juta orang, sedangkan USA menghasilkan 300.000 orang,” kata Prabowo di depan para Pengurus Pusat Asosiasi Peguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI), rektor PTS dan BEM PTS seluruh Indonesia di Nusa Dua, Bali.
Prabowo kemudian memperlihatkan bukti lain betapa Indonesia masih tertinggal di bidang pengusaan teknologi canggih, khususnya super komputer.
“Tahun 1996 Indonesia hanya punya 1 super komputer, RRT masih nol (kosong). Tapi tahun 2017 RRT sudah memiliki 167 buah super komputer, sedangakan USA memiliki 165 buah super komputer,” sebut Prabowo. “RRT kini unggul dalam jumlah produksi komputer, semi conductor, komunikasi dan obat-abatan,” ucap Prabowo.
Biaya Akreditasi Dihapus
Sementara itu, Ketua Umum APTISI Pusat Dr M Budi Djatmiko mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan PTS yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini. Hasil Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno di Bali memutuskan sedikitnya tujuh poin untuk disampaikan kepada pemerintah, namun ada tiga poin yang menurut Budi sangat penting dan wajib direspon pemerintah. Pertama, hapus biaya akreditasi mandiri, kedua perbaiki sistem uji kompetensi dan ketiga jatah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Budi Djatmiko menjelaskan, saat ini ada tiga jenis biaya akreditasi yakni Rp50 juta, Rp79 juta dan Rp82 juta.
“APTISI keberatan dengan biaya akreditasi mandiri tersebut dengan tiga alasan. Pertama terlalu mahal. Kedua biaya itu bisa dibayar oleh pemerintah sehingga tidak perlu dibebankan kepada PTS. Ketiga, APTISI mengajukan isian akrediitasi berbasis Block Chain sehingga tidak berbayar dan tidak perlu mendatangkan asesor tapi kami di-review dan langsung keluar (status akredtasi PTS),” ujar Budi Djatmiko.
Tuntutan kedua, adalah APTISI mendesak pemerintah menaikan jumlah mahasiswa PTS penerima beasiswa KIP Kuliah. Dia menyebut, tahun 2020 mahasiswa PTS hanya kebagian 5 persen jatah beasiswa KIP Kuliah, tahun 2021 naik menjadi 65 persen, sekarang tahun 2022 malah turun lagi menjadi 50 persen.
“Padahal saat ada 4.530 PTS di bawah APTISI dengan jumlah mahasiswa sekitar 6 juta orang dari total 9 juta mahasiswa Indonesia,” beber Budi Djatmiko.
Menurutnya apa yang disepakati APTISI di Bali atau lebih tepat tuntutan APTISI ini akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh Pengurus Pusat APTISI. Tuntutan APTISI supaya biaya akreditasi dihapus.
“Ini saya harus menyampaikan, saya harus mengingatkan kepada para pemegang kebijakan, jangan salahkan saya, kalau mau turuti suara APTISI semuanya free, gratis. Kalau tidak, BEM PTS seluruh Indonesia akan turun ke Jakarta pada Agustus mendatang untuk menyampaikan aspirasi ini,” ujar Budi Djatmiko, menandaskan.
Menyinggung paparan Menhan Prabowo Subianto tentang permasalahan bangsa saat ini, Budi Djatmiko sangat mengapresiasi ide dan cara-cara Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa.
“Tadi hampir semua pimpinan perguruan tinggi mendukung cara Pak Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa. Walaupun saya tidak tahu apakah beliau mau maju atau tidak (dalam Pilres 2024-red), tapi pemikiran-pemikiran beliau tadi sangat diapresiaai oleh para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Masalahnya apakah beliau mau jadi calon Presiden atau tidak, yang jelas APTISI mendukung pemikiran-pemikran beliau,” kata Budi Djatmiko, menyampaikan.
Turut hadir dalam kesempatan itu, antara lain Gubernur Bali Wayan Koster dan sejumlah pejabat di jajaran Pemprov Bali dan Kodam IX/Udayana, serta kalangan APTISI dari berbagai daerah. (LE-Ima)
