Denpasar, LentaraEsai.id – Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Dewata diterima langsung oleh Ketua TP PKK yang sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster beserta jajaran, di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (7/4).
Dalam kesempatan tersebut, Ny Putri Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian dari pemerintah pusat khususnya kepada para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bali.
Seiring dengan itu, setiap perhatian dari pemerintah pusat selalu direspon positif oleh pemerintah daerah yang bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat, salah satunya dengan menyediakan data penyandang disabilitas yang terintegrasi, sehingga ketika ada penyaluran bantuan ataupun program dari pemerintah pusat, Bali siap dengan data yang akurat, terintegrasi dan terupdate terkait kondisi para penyandang disabilitas.
Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri ini menyampaikan, berkaca dari pelaksanaan vaksinasi khusus bagi kaum disabilitas yang dilaksanakan tahun lalu di mana saat itu sempat mengalami kendala terkait data, yakni data antardinas tidak sinkron dan banyak data lama yang belum diperbarui. “Tentu saja hal ini memperlambat kerja kita dalam melayani saudara kita kaum disabilitas. Untuk itu, ke depannya, data harus benar-benar akurat sehingga bantuan ataupun program yang diberikan dapat segera tersalurkan dan tepat sasaran,” ucapnya.
Bunda Putri menambahkan, data yang akurat dan terintegrasi selain digunakan untuk penyaluran program agar tepat sasaran, juga digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan serta mendata kaum disabilitas yang masih produktif, sehingga bisa membantu mereka dengan permodalan ataupun pelatihan keterampilan agar mereka menjadi mandiri dan berdaya.
Ny Putri Koster juga mengajak seluruh kader PKK sampai ke tingkat dasa wisma untuk membantu melakukan pendataan kaum disabilitas di desanya dan disampaikan secara berjenjang, sehingga nantinya kita memilki data yang benar-benar akurat. Data yang baik akan mempermudah kerja kita bersama dalam mewujudkan kemandirian kaum disabilitas.
Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga mengajak seluruh komponen masyarakat baik pegawai negeri maupun swasta untuk bersinergi dalam membangun kemandirian kaum disabilitas, baik dengan pelatihan keterampilan maupun bantuan permodalan. “Mari kita lihat mereka bukan sebagai seseorang yang punya kekurangan, tetapi lihat kelebihan yang mereka miliki, sehingga kita lebih semangat memberdayakan mereka,” katanya.
Pemerintah Provinsi Bali juga ke depannya akan terus memberi perhatian kepada kaum disabilitas dan memberi ruang bagi mereka untuk menunjukkan keterampilan maupun kelebihan yang mereka miliki. Begitu pula halnya dalam penyusunan program ataupun pembangunan fisik akan selalu mempertimbangkan keberadaan kaum disabilitas sehingga mereka juga bisa terlibat dalam program serta menggunakan berbagai fasilitas yang dibangun pemerintah, ujar Bunda Putri, menyampaikan.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan bahwasannya kunjungan kerja ke Bali kali ini salah satunya bertujuan untuk bersinergi dalam rangka penyajian data disabilitas di Provinsi Bali yang lebih akurat. Pihaknya meminta agar pendataan dapat diselesaikan segera dan keluarga penyandang disabilitas diharapkan dukungannya untuk menyampaikan data yang sebenarnya terkait kondisi keluarganya sehingga data yang masuk sesuai kondisi di lapangan. Data ini sangat penting sebagai administrasi kependudukan, akses pendidikan serta kesehatan.
Di samping terkait pendataan, kunjungan kali ini juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi inklusif, di mana kaum disabilitas diikutkan dalam pemulihan ekonomi sehingga nantinya dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan menggandeng sektor perbankan, penyandang disabilitas mendapat akses permodalan yang lebih mudah sehingga mereka bisa mandiri dan berdaya, ucapnya.
Kegiatan pada siang hari ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pemcatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali I Wayan Jarta serta perwakilan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Bali. (LE-DP)
