DenpasarHeadlines

Bantah Lamban Cairkan Dana Covid-19, Sekda Bali: Sudah Realisasikan Lebih dari Rp 22,8 Miliar

Denpasar, LenteraEsai.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menepis atau membantah anggapan bahwa Provinsi Bali terbilang lambat dalam mencairkan dana Covid-13 di daerahnya.

Terkait berita yang beredar di berbagai media, di mana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur secara tertulis 19 provinsi yang disebut lamban dalam pencairan dana Covid-19 di daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menepis hal tersebut.

“Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut adalah disebutkan bahwa Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19. Nmun saya tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021,” kata Sekda Dewa Indra dalam keterangan persnya di Denpasar, Senin (19/7) siang.

Sekda Dewa Indra menyebutkan, dari anggaran Rp 47.017.500.000 untuk realisasi pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 di Provinsi Bali, sampai bulan Juni 2021 sudah direalisasikan sebesar Rp 22.851.785.991, atau dengan persentase 48,60 persen.

“Sehingga bila mengacu pada realisasi tersebut, Provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Mendagri itu. Dan (realisasi, red) ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali, sembari menunjukkan surat yang telah dikirim ke Menkeu dan Mendagri tersebut.

Laporan tersebut, dijelaskan Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini, secara rinci menyampaikan realisasi dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

Dilanjutkan Sekda Dewa Indra, pada Minggu (18/7) malam dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal realisasi pencairan insentif nakes tersebut. “Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021, padahal hingga bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan,” ucapnya, menandaskan.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyampaikan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah. Adapun 19 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

Provinsi Bali disebut belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 25 miliar.  (LE-DP1)

Lenteraesai.id