Denpasar, LenteraEsai.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan bahwa saat ini di lingkungan Pemprov Bali tidak ada lagi transaksi tunai alias cash less.
“Kita dorong lagi cash less ini ke penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard,red) sebagai standarisasi pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota, harus jadi lifestyle,” ujar Sekda Dewa Indra pada acara Pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Rabu (2/12) pagi.
Sementara itu Giri Tribroto, kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menyatakan, sesuai arahan Presiden, seluruh daerah harus mendukung untuk mempercepat akses keuangan masyarakat baik Tabungan atau kredit. Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.
“Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten kota serta meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan,” ucapnya.
Diuraikan Tribroto, dalam hasil survei OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan tahun 2019, tingkat literasi keuangan Indonesia menyentuh angka 38,08% atau naik 8,33% dari tahun 2016 yang sebesar 29,7%. Sedangkan inklusinya pada 2019 mengalami kenaikan sekitar 76,19% dari sebelumnya 67,8%. Sedangkan Indeks inklusi keuangan di Bali pada 2019 mencapai level 92,91% atau lebih tinggi dari indeks inklusi nasional 76,19% dan target nasional 75%. Adapun indeks literasi keuangan Provinsi Bali pada tahun lalu mencapai 38,06%, juga lebih tinggi sedikit dari indeks literasi nasional 38,08%.
Tribroto juga mengajak TPAKD turut memanfaatkan teknologi terkini dalam programnya. “Hendaknya seluruh TPAKD di berbagai daerah mampu mengembangkan website TPAKD yang informatif dan solutif, sehingga ke depannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah,” katanya.
Selain itu, informasi yang disampaikan dalam website TPAKD tentunya juga dapat dijadikan wadah informasi program kerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah, ucapnya. Salah satu program yang ditekankan Tribroto selain KUR bagi UMKM, adalah peningkatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).
Hadir pada acara pengukuhan tersebut, antara lain tampak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Sekda dan perwakilan se-kabupaten/kota, pimpinan lembaga keuangan serta OPD terkait.
Sekda Dewa Indra mengajak semua pihak, terutama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk bekerja optimal meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat ke depannya. ”Meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional, namun masih belum optimal apalagi maksimal. Ini tantangan kita agar acara seperti ini tidak sekedar seremonial saja,” kata Sekda Dewa Indra.
Sekda Dewa Indra berharap pembentukan TPAKD di kabupaten/kota harus menjadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi ke depannya. “Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama, sehingga fokus sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan (angka literasi dan inklusi keuangan, red) bisa meningkat, itu ukuran kita,” ujarnya, berharap.
Di sisi lain, birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyampaikan apresiasi atas peran OJK, yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian di Bali. Ia mengucapkan terima kasih kepada kepala kantor OJK untuk sinergi bersama aksi- aksi keuangan daerah, guna mendorong perekonomian di Bali.
“Kita bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat kita dan kabupaten kota harus mendukung penuh langkah kita. Contohnya kurbali.com (website kredit usaha rakyat, red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya,” ujarnya.
UMKM di Bali jumlahnya ratusan ribu. Idealnya semua tahu dan bisa mengakses informasi tentang KUR ini. “Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal,” kata Sekda Dewa Indra, menandaskan. (LE-DP1)