Sirine Tsunami di Tanjung Benoa Tidak Bersuara, Ini yang Dilakukan BPBD Bali

Denpasar, LenteraEsai.id – Sejak tahun 2008, Bali telah memiliki 9 unit sirine Ina TEWS sebagai sistem peringatan dini tsunami. Sirine yang dibangun oleh BMKG kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali itu, diletakkan di sejumlah pesisir pantai di Pulau Dewata.

Pesisir pantai yang telah ‘dihuni’ sirena tersebut di antaranya Kedonganan, Kuta, Sanur, Serangan, Seminyak, Tanah Lot, Seririt, ITDC dan Tanjung Benoa. Setiap tanggal 26 dilaksanakan testing oleh BPBD Provinsi Bali bersama BMKG sebagai bentuk kesiapan perangkat. 

Bacaan Lainnya

Pada Rabu tanggal 29 Januari 2020, BPBD Provinsi Bali melaksanakan pertemuan bersama instansi terkait, mengingat salah satu sirine tsunami yang terpasang di Tanjung Benoa tidak berfungsi pada saat testing tanggal 26 Januari 2020.

Usia alat yang sudah cukup lama dan letaknya yang berdekatan dengan bibir pantai, telah menimbulkan efek korosi, sehingga beberapa komponen perangkat cepat rusak. Khususnya saat ini, terjadi pada komponen controller pada ebox. Akibatnya, sirine tidak dapat menghasilkan suara.

Kepala UPTD Nyoman Petrus Surianta mewakili Kepala BPBD Provinsi Bali menyatakan, sebenarnya ada 5 sirine tsunami yang kini berpotensi tidak berfungsi karena permasalahan alat, yaitu yang terpasang di Seminyak, Kuta, Kedonganan, Sanur dan ITDC Nusa Dua.

“Yang jelas satu sudah tidak berfungsi, yaitu yang di Tanjung Benoa,” kata Petrus dengan menambahkan, berbagai langkah perawatan telah ditempuh pihaknya, namun kerusakan tidak juga dapat dihindarkan.

“Pemeliharaan terus kami lakukan agar sirine tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kami juga telah mengajukan pengadaan sirine baru melalui APBD Provinsi Bali,” ucapnya. 

Keselamatan warga masyarakat adalah prioritas utama, terlebih mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan di daerah wisata. Dukungan sarana dan prasana serta penguatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, merupakan hal yang mendesak dan harus diperhatikan demi mengurangi resiko bencana serta mampu mewujudkan pariwisata aman bencana di Provinsi Bali, katanya, menandaskan. (LE-DP)  

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *