Denpasar, LenteraEsai.id – Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra sebelumnya mengatakan bahwa ada anggota DPRD Bali telah melakukan rapid test. Hal ini dilakukan atas permohonan dari Ketua DPRD Provinsi Bali, mengingat banyak anggota DPRD yang melaksanakan tugasnya dengan berdinas ke luar daerah Bali, yang salah satunya ke Jakarta.
Menyikapi hal ini, tokoh masyarakat Niluh Djelantik pada Selasa (1/4/2020) melalui laman media sosial dengan tegas menyayangkan hal ini. Menurutnya, dengan jelas Presiden sudah mengumumkan mengenai kepada siapa saja rapid test ini diprioritaskan.
“Bukan bermaksud untuk menjelekkan, menghina atau menyudutkan, tapi dapat disimpulkan bahwa rapid test yang dilakukan oleh anggota ini di luar definisi orang yang diprioritaskan. Butuh penjelasan dari mereka, apakah alasan hingga se-urgent itu untuk dilakukan rapid test sedangkan mereka bukan bagian dari yang diprioritaskan,” kata Niluh Djelantik mempertanyakan.
Menurut Niluh Djelantik, rapid test harus diprioritaskan untuk masyarakat, tim medis dan orang-orang yang rentan terpapar virus. Anggota DPRD Bali seharusnya bisa menahan diri. Menjadi panutan dan bisa memberikan imbauan kepada sesama anggotanya untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.
“Kalaupun Yang Mulia anggota DPRD mau tes ya bayar sendiri. Bukan hanya bayar sendiri, bahkan seharusnya bisa mewakafkan seluruh gaji dan tunjangannya untuk kepentingan rakyat. Bukankah tujuan jadi wakil rakyat itu adalah berjuang untuk rakyat? Bukankah jadi wakil rakyat harus sudah selesai dengan dirinya sendiri ? Berarti tidak tergantung secara ekonomi sama jabatannya. Mau jadi wakil rakyat karena ngarepin gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya?. Ini namanya ‘megandong’ sama rakyatnya sendiri,” ujar Niluh Djelantik, menegaskan. (LE-DP)
