Denpasar, 11 Juli 2025 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, termasuk bagi kelompok disabilitas sebagai sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025.
“Selama periode Januari hingga Juni 2025, OJK telah menggelar 137 kegiatan edukasi keuangan secara langsung di seluruh kabupaten/kota Bali dan Nusa Tenggara, dengan total peserta mencapai lebih dari 14.800 orang. Selain itu, edukasi melalui media sosial berhasil menjangkau lebih dari 230.200 pengguna,” kata Kepala OJK Bali-Nusra Kristrianti Puji Rahayu, melalui siaran pers pada Jumat (11/7/2025) pagi.
Beragam metode edukasi digunakan, mulai dari tatap muka, edukasi daring, aliansi strategis, hingga pendekatan tematik. Kegiatan dilakukan oleh OJK maupun bekerja sama dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai program, antara lain:
SiMolek (Mobil Literasi Keuangan)
Program 1–5 KM Care
Edukasi segmented untuk pelajar, ibu rumah tangga, UMKM, komunitas disabilitas
Training of Trainers (ToT) bagi duta literasi keuangan
Program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK)
Edukasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
Selain edukasi langsung, OJK juga memanfaatkan kanal digital seperti Instagram, radio, dan media online untuk menyebarluaskan informasi keuangan kepada masyarakat.
Penguatan Inklusi lewat TPAKD
Sejalan dengan upaya literasi, OJK juga memperkuat inklusi keuangan melalui sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga Juni 2025, TPAKD di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menjalankan berbagai program, di antaranya:
Pendampingan dan asistensi UMKM
Optimalisasi pembiayaan sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP)
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) untuk pelajar
Penanganan Pengaduan dan Layanan SLIK
Dalam upaya perlindungan konsumen, OJK menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan kontak157.ojk.go.id. Hingga Juni 2025, tercatat 849 pengaduan diterima di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Rinciannya:
378 pengaduan sektor perbankan
410 pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
61 pengaduan sektor pasar modal
Dari jumlah tersebut, 616 pengaduan telah diselesaikan, sementara 233 masih dalam proses penanganan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Selain itu, pelayanan penarikan data Informasi Debitur (iDeb) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terus dioptimalkan. Hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 11.395 masyarakat telah memanfaatkan layanan iDeb SLIK secara daring maupun langsung.
Optimisme Stabilitas Keuangan
OJK optimistis stabilitas sistem keuangan akan tetap terjaga dan berkelanjutan. Hal ini ditopang oleh langkah-langkah edukasi, penegakan hukum, sinergi dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, LPS, pemerintah daerah, serta dukungan dari industri jasa keuangan dan sektor riil. (LE-Vivi)
