Klungkung, LenteraEsai.id – DPRD Kabupaten Klungkung akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 yang disampaikan Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika. Ada delapan poin yang direkomendasi anggota DPRD Klungkung dalam sidang paripurna, Selasa (2/4/2024). Salah satunya menyoroti kinerja OPD yang realisasi anggaran tak mencapai target dan kinerja 0 persen.
Rekomendasi ini dibacakan Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom. Pada poin pertama, dewan mengingatkan agar perencanaan program di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana disusun lebih cermat dan tepat sasaran. Mengingat, rencana kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dianggarkan Rp64.909.650 hanya terealisasi Rp20.938.580 atau 32,26 persen dengan capaian kinerja 0 persen. “Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang dianggarkan Rp38.480.750 juga terealisasi Rp14.150.500 atau 36,77 persen dengan capaian kinerja 0 persen,” ujar Anak Agung Anom.
Kedua, DPRD menyinggung terkait pelayanan kesehatan agar lebih diringkatkan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat. DPRD Kabupaten Klungkung juga mendorong Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Antara lain pengadaan mesin pengolah sampah di tingkar kabupaten/kecamatan yang kapasitasnya disesuaikan dengan produksi sampah perhari dan pengadaan TPS3R dilanjutkan.
Selain terkait penanggulangan bencana, kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum juga turut disingggung. DPRD mendesak agar penyelenggaraan ke-PU-an dilaksanakan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian pengerjaan. Hal ini mengacu pada kegiatan pembangunan seawall dan pengaman pantai yang dianggarkan Rp208.042.500 hanya terealisasi Rp7.954.865 (3,83 persen).
Kecilnya capaian tersebut karena kondisi di lapangan saat proses pengerjaan. Kemudian kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran Rp37.798.624.760 juga hanya terealisasi Rp 14.201.959.634 atau 37,57 persen. “Ke depan kami harapkan hal seperti ini agar diantisipasi sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar. Jangan menjelang akhir tahun baru dikerjakan,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada poin keenam, dewan merekomendasikan perlunya ada perbaikan jalan desa khususnya di daerah pariwisata. Kemudian di poin ketujuh, dibahas mengenai pensertifikatan aset berupa tanah. Diharapkan bupati lebih fokus pada penserrifikatan tanah untuk TK/SD dan SMP. Hal ini untuk menghindari permasalahan tuntutan masyarakat terkait kepemilikan.
Pada poin ketujuh, disebut dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemkab diingatkan untuk mempertahankan prestasi, mengingat sudah mendulang berbagai penghargaan. “Pariwisata sebagai salah satu unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu peran pemerintah perlu ditingkatkan,” ungkap Anak Agung Gde Anom mengakhiri delapan poin rekomendasi DPRD Klungkung atas LKPJ tahun 2023.
Pewarta: Vika Jantika
Redaktur: Laurensius Molan
