Denpasar, LenteraEsai.id – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya meminta OPD terkait di jajarannya untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga di Pulau Dewata yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Pj Gubernur Mahendra menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Pembahasan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (12/9/2023).
“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, yakni mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj Gubernur Mahendra yang mengaku akan terus melakukan konsolidasi dengan para kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya itu.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh para kepala daerah dalam waktu yang tergolong cepat.
Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj Gubernur Bali, yang saat memimpin rapat didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Disebutkan bahwa data yang benar akan dapat mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di masyarakat.
Secara nasional, Bali memang saat ini merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen, dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Terkait itu, Pj Gubernur Mahendra berharap jajarannya bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen
Mengutip data tahun 2022, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyebutkan, dua kabupaten di Bali tercatat dengan jumlah kemiskinan ekstrem di atas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%).
Menindaklanjuti hal itu, Bappeda telah meminta pemerintah kabupaten/kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil yang ditemukan. Berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran, ucapnya.
Beberapa kepala OPD terkait yang hadir pada rapat siang itu, seperti Kadis Sosial P3A Provinsi Bali, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan, menyampaikan Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin. Hanya saja, belum secara khusus menyasar warga miskin yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Pj Gubernur Bali meminta kepada OPD untuk dapat menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.
“Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Mahendra, menegaskan.
Untuk mempercepat penanganan, Pj Gubernur Mahendra mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk Tim Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Provinsi Bali. “Ini diperlukan, mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara wali kota dan para bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan target dan waktu yang sama,” katanya.
“Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita juga perlu membentuk tim di masing-masing kabupaten/kota se-Bali yang diawasi oleh ketua pelaksana harian di wilayahnya masing-masing,” ujar Pj Gubernur Mahendra, menekankan. (LE/Vik)
