Denpasar, LenteraEsai.id – Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Suswanti Tito Karnavian, mengapresiasi capaian Provinsi Bali dalam pelaksanaan registrasi Posyandu. Bali dinilai menunjukkan kemajuan dalam penataan kelembagaan Posyandu dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Centre), Denpasar, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat dengan TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa registrasi Posyandu merupakan langkah penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi kelembagaan, memetakan kebutuhan, serta menyusun program pembinaan dan pengembangan Posyandu secara lebih terarah.
Menurutnya, capaian registrasi Posyandu di Bali mencerminkan komitmen pemerintah daerah bersama Tim Pembina Posyandu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan hingga tingkat desa. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mempercepat registrasi Posyandu di wilayah masing-masing.
“Saya yakin Bali ini jauh lebih maju karena secara luas yang meregistrasi ini baru Bali. Oleh sebab itu, ini salah satu penghargaan untuk Bali, kita melaksanakan kegiatan ini di sini,” ujar Tri Tito Karnavian.
Kader PKK Didorong Aktif Cegah Kekerasan
Selain penguatan kelembagaan Posyandu, Tri Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran kader PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menilai, kedekatan kader dengan masyarakat menjadi modal penting untuk memberikan edukasi, mengenali persoalan di lingkungan sekitar, serta membantu warga yang membutuhkan pendampingan.
Karena itu, kader PKK dan Posyandu perlu dibekali pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dengan pemahaman yang memadai, kader diharapkan mampu memberikan dukungan awal dan menghubungkan korban dengan pihak berwenang agar memperoleh penanganan lebih lanjut.
“Karena kita adalah kader PKK dan kader Posyandu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya kita juga harus punya bekal bagaimana penanganan hal-hal tersebut bilamana terjadi di lingkungan kita,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan PKK dan Posyandu agar keduanya dapat menjalankan peran secara optimal dalam mendukung program pemerintah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta jajaran PKK dan Posyandu diharapkan terus ditingkatkan sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Putri Koster Ajak Kader Serap Materi Sosialisasi
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
Menurut Putri Koster, sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Bali untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai kesadaran hukum keluarga serta tata kelola kelembagaan Posyandu.
“Kami berterima kasih karena telah diberikan kesempatan oleh TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat sehingga TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali dapat menimba pengetahuan dalam kegiatan ini,” ujar Putri Koster.
Ia mengajak seluruh pengurus dan kader yang mengikuti kegiatan tersebut untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Para peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi secara serius agar materi yang diperoleh tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat diterapkan dalam pembinaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Putri Koster menambahkan, pemahaman tentang keluarga sadar hukum dan registrasi Posyandu sama-sama penting. Kesadaran hukum berperan dalam memperkuat ketahanan dan perlindungan keluarga, sedangkan registrasi Posyandu mendukung terwujudnya kelembagaan yang tertib, terdata, dan mampu memberikan pelayanan secara optimal.
Bali Terima Bantuan Sanitasi Rp500 Juta
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan sanitasi komunal dari pemerintah pusat senilai Rp500 juta untuk mendukung peningkatan fasilitas sanitasi di 10 desa.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan toilet umum permanen di desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan sarana sanitasi. Dukungan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Selain bantuan sanitasi, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan KTP elektronik kepada pelajar SMA di Bali yang baru pertama kali memiliki KTP. Bantuan sembako dari TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat juga diserahkan kepada kader PKK Provinsi Bali.
Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan kader PKK dan Posyandu. (LE-ViV)
