Karangasem, LenteraEsai.id – Bupati Karangasem I Gede Dana membuka secara resmi Rapat Pemantauan dan Evaluasi Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode TW II-2023, bertempat di Gedung Sabha Prakerthi Kantor Bupati Karangasem, Rabu (23/8/2023)
Agenda Rapat membahas terkait Program Tematik Penertiban Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah, APIP, PBJ, Tindak Lanjut MCP dan SPI 2022 serta Progres Tahun 2023.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Budi Waluya, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Nurul Ichsan Alhuda, PIC Koordinasi dan supervisi Wilayah Bali Handayani serta tim dari KPK Ardiansyahputra, Agi Bili Megar dan juga Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, Plt Kepala Irda Ida Bagus Swastika.
Bupati I Gede Dana dalam kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) karena sudah membimbing dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Karangasem. Bupati sangat mengharapkan dengan adanya rapat yang terselenggara, KPK bisa membimbing Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi utamanya dalam bidang PAD.
“Semoga dengan kehadirannya dapat memberikan aura positif terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Karangasem, membimbing kami dalam menjalankan tugas secara benar tanpa melanggar hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Bupati juga berterimakasih kepada KPK terhadap pembangunan budaya anti korupsi di Karangasem. “Kami berkeyakinan dalam pemenuhan dokumen MCP (Monitoring Center for Prevention) akan membantu kami dan semoga pencapaian kita supaya bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Karangasem,” imbuh Bupati Dana sembari menyampaikan agar para peserta serius dan pada kesempatan ini melaporkan hambatan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Budi Waluya Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V dalam kesempatan tersebut mengatakan sudah dua kali rombongannya ke Kabupaten Karangasem. KPK memonitor tata kelola pemerintahan biar tercegah dari tindak pidana korupsi. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dilanjutkan bahwa Tujuan rapat ini adalah pemantauan, penertiban aset, penagihan piutang pajak dan optimalisasi pajak daerah, progres PBJ pengawasan APIP, hasil MCP dan SPI 2022 serta progres MCP dan SPI hingga TW II 2023.
“MCP adalah upaya untuk meminimalisir penyimpangan di daerah, walaupun tidak menutup 100 persen ini adalah upaya yang kita lakukan, jangan sampai nantinya ada penyimpangan yang ada di Kabupaten Karangasem,” tutupnya. (LE/Vik)
