Bangli, LenteraEsai.id – Persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional. Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal.
Berdasarkan hasil risert kesehatan dasar, prevalensi stunting telah mengalami penurunan dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018. Namun angka ini masih cukup tinggi. Artinya, ada 1 dari 3 balita yang masih mengalami stunting, begitu pula prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) berdasarkan SSGI 2021, Kabupaten Bangli di persentase 11,8 persen.
Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi, perlu segera dapat diatasi bersama. Baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, individu, komunitas maupun pihak swasta, harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanganan stunting.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Bangli Wayan Diar yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangli dalam Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangli yang diselenggarakan di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, pada Rabu (7/9).
Rapat Rembuk dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi Bali, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, anggota TPPS Kabupaten Bangli, para Camat se-Kabupaten Bangli, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan di desa dan kelurahan lokus di Kabupaten Bangli.
Wabup Diar menambahkan, sesuai dengan strategi nasional telah ditetapkan 5 pilar dalam percepatan penurunan stunting, di antaranya peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu juga peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masing-masing individu, berikut masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting. Konvergensi penyempurnaan layanan membutuhkan proses perencanaan penganggaran, pemantapan program/kegiatan lintas sektoral untuk meningkatkan ketersediaan layanan gizi spesifik kepada keluarga dan sasaran intervensi sensitif untuk semua masyarakat, ucapnya.
Melalui rapat rembuk ini, Wabup Diar berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam mendukung terwujudnya masyarakat dengan konsumsi gizi seimbang. “Percepatan perbaikan gizi, pemenuhan sanitasi dasar dengan menyusun rencana kegiatan penganggaran sesuai lokus yang kita sepakati bersama dan akan diperluas secara bertahap dengan upaya maksimal kita mendapatkan hasil yang baik, dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing,” ujarnya, menandaskan. (LE-BG)
