AdvertorialHeadlinesKarangasem

DPRD Karangasem Setujui Empat Raperda Menjadi Perda

Karangasem, LenteraEsai.id – Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Karangasem di gedung dewan pada Senin, 29 November 2021.

Empat Rapeda yang kini sudah menjadi Perda tersebut adalah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir, Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, serta APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika serta dihadiri oleh 40 anggota DPRD. Selain itu juga tampak hadir Bupati Karangasem I Gede Dana, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem.

Dalam laporan Gabungan Komisi DPRD Karangasem yang disampaikan oleh I Wayan Sunarta dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa  target Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah yang sesuai rancangan awal ditargetkan sebesar Rp117.110.997.500,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.219,512.195,00. “Sehingga target pendapatan pajak daerah menjadi sebesar Rp118.330.509.695,00,” kata Sunarta. 

Sunarta menyebutkan, ringkasan RAPBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 adalah pendapatan daerah sebesar Rp1.491.576.412.087,00, belanja daerah sebesar Rp1.539.103.275.511,00, surplus atau defisit Rp47.526.863.424,00. Penerimaan pembiayaan Rp50.026.863.424,00, pengeluaran pembiayaan Rp2.500.000.000,00, pembiayaan neto Rp47.526.863.424,00.

Sementara dalam pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem, disampaikan sebesar Rp1.500.000.000,00. Untuk Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp250.000.000,00. Selanjutnya Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebesar Rp750.000.000,00.

Sunarta mengatakan, pada dasarnya seluruh fraksi yang ada di DPRD Karangasem menyetujui empat Raperda tersebut untuk menjadi Perda, tapi tetap dengan beberapa catatan serta usul dan juga saran.

Seperti yang diutarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan usul dan saran dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam APBD Semesta Berencana Tahun 2022, hendaknya dapat dilakukan secara efisien, efektif, antisipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi Covid-19.

Di samping itu juga disarankan untuk mampu mendorong pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan lokal, melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas, UMKM yang berkelanjutan. Optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemanfaatan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel, ucapnya.

“Kami juga mengharapkan Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir mampu meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan perluasan cakupan penyediaan air minum untuk masyarakat Karangasem secara lebih merata karena air merupakan sumber kehidupan,” kata Sunarta, menekankan.

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gede Dana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota dewan atas kerja samanya selama ini.

Demikian pula mengenai seluruh usul dan saran dari anggota dewan sudah berusaha dijawab dengan maksimal dan diberikan penjelasan dengan maksimal pula, sehingga empat Raperda kini sudah bisa disetujui untuk menjadi Perda, ujarnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga dalam menjalankan tugas ke depannya kita senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran,” kata Bupati Dana dengan menambahkan, untuk langkah selanjutnya mengenai Raperda yang saat ini sudah disetujui menjadi Perda, nantinya akan disampaikan ke Pemprov Bali untuk mendapat evaluasi.  (LE-Jun/KR1) 

Lenteraesai.id