HeadlinesJakarta

Sebanyak 12 Napi Langsung Bebas pada Hari Raya Waisak 2021

Jakarta, LenteraEsai.id – Sebanyak 1.078 dari 2.069 narapidana Buddha di seluruh Indonesia, mendapat remisi khusus atau pemotongan hukuman pada Hari Raya Waisak 2021 yang diperingati pada Rabu (26/5).

Dari 1.078 penerima remisi khusus Waisak itu, sebanyak 12 napi di antaranya langsung dinyatakan bebas, 145 orang menerima pengurangan 15 hari, 587 mendapat remisi 1 bulan, 206 memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 128 napi mendapat pengurungan hukuman selama 2 bulan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Reynhard Silitonga mengatakan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Ia juga memastikan di tengah pandemi Ccvid-19, hak-hak narapidana, seperti pemberian remisi, asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online, layanan kesehatan dan lain-lain, tetap dilayani.

“Pemberian remisi merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran. Diharapkan pemberian remisi dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari,” ujar Reynhard, berharap.

Sementara itu, dengan pemberian remisi khusus Waisak tahun 2021 ini, berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp 633.165.000, dengan rincian Rp 624.495.000 dari 1.066 narapidana penerima RK I dan Rp 8.670.000 dari 12 narapidana penerima RK II.

Tahun ini, narapidana terbanyak mendapat remisi khusus Waisak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 221 orang, Kanwil Kemenkumham Banten sebesar 153 orang, dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat berjumlah 140 orang.

“Pemberian remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Fakta yang tak kalah penting adalah anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana,” tutur Reynhard.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per tanggal 18 Mei 2021, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 263.824 orang dengan rincian narapidana sebanyak 211.418 orang dan tahanan sebesar 52.406 orang.  (LE-JK)

Lenteraesai.id