Denpasar, LenteraEsai.id – Gubernur Bali Wayan Koster akan lebih fokus menata sektor perekonomian Bali pada tahun 2021. Salah satunya dengan menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang saat ini masih didominasi oleh sektor pariwisata.
Gubernur yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, mengatakan hal itu saat memberi sambutan pada acara High Level Meeting (HLM) dengan tema ‘Neraca Pangan dan Kerja Sama Antar-Daerah Provinsi Bali’, di ruang rapat Gedung Gajah Jayasabha Denpasar, Kamis (17/12).
“Dalam kebijakan saya di bidang pangan adalah Bali menuju kedaulatan pangan dan harus ada neraca pangan Bali,” kata Gubernur Koster yang juga seorang akademisi ini.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui jumlah konsumsi, produksi, asal komoditas, transportasi dan harga kebutuhan pokok di Bali.
Oleh sebab itu, Gubernur berharap semua kepala daerah di Bali memahami ekosistem perekonomian di Bali, sehingga upaya menciptakan kedaulatan pangan bisa dilaksanakan mulai dari level mikro hingga level makro.
Gubernur menilai capaian ekonomi Bali selama ini masih terjadi secara alamiah. Ke depan mantan anggota DPR RI tiga periode ini menyiapkan sejumlah desain pembangunan ekonomi yang akan membangkitkan sekaligus memberikan pemerataan ekonomi Bali.
“Tahun 2021 saya akan mulai [menata ekonomi Bali-red]. Dua tahun ini masih ‘concern’ adat, budaya dan lingkungan,” ujarnya, menjelaskan.
Meski belum secara langsung menyasar ekonomi, sejumlah kebijakan yang dibuat Gubernur Koster sudah berdampak terhadap ekonomi Bali. Misalnya Pergub busana adat yang berdampak terhadap UMKM penghasil busana Bali, kemudian arak, aksara hingga kebijakan di bidang lingkungan yang menghasilkan inovasi pipet dan tas alami di masyarakat.
“Yang saya bikin sejak awal adalah ekosistem ekonomi. [Tahun-red] 2021 kita akan mulai [menata sektor-red] ekonomi. Menata fundamental dan struktur perekonomian Bali. Pariwisata, pertanian dengan kelautan beserta industrinya,” ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, ketimpangan dalam struktur perekonomian Bali perlu diperbaiki. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali mencapai 52 persen, jauh meninggalkan sektor pertanian dan kelautan.
Gubernur menyebutkan, nantinya pariwisata, pertanian kelautan dan industri akan menjadi lebih berimbang. “Lebih berimbang dalam proporsi bukan pada nominal,” ucapnya.
Seiring dengan itu, lanjut dia, pariwisata tetap harus maju dan memberikan kontribusi devisa yang besar secara nominal. Namun secara persentase menjadi lebih berimbang dengan sektor lainnya. Caranya, dengan meningkatkan sektor pertanian kelautan dan industri. Dengan komposisi yang lebih berimbang, maka ekonomi Bali menjadi lebih sehat, katanya.
“Sehingga nanti kalau pariwisatanya terganggu, tidak lagi kelabakan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Tampak hadir pada kesempatan itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali Trisno Nugroho, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta serta perwakilan bupati/wali kota se-Bali dan instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali mengungkapkan, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH), adanya kenaikan harga pada aneka bawang, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan daging babi pada minggu kedua Desember 2020.
Trisno juga berargumentasi bahwa neraca pangan Bali perlu segera disusun untuk mengetahui daerah mana yang surplus daerah mana yang defisit sehingga kerja sama antardaerah di Bali maupun luar Bali dapat lebih terpantau dengan baik dan harga komoditas akan lebih homogen. Trisno merekomendasikan pemda untuk membentuk BUMD pangan dan pasar induk. Pencatatan arus masuk barang di Pelabuhan Gilimanuk juga sangat diperlukan untuk mengetahui kemana arus komoditas bergerak di Bali dan di luar Bali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali saat ini sedang mengembangkan website sistem informasi harga pangan di Bali (SIGAPURA) di mana level harga dan perubahan harga 18 komoditas akan terlihat lebih interaktif di seluruh kabupaten kota se-Bali. Gubernur Bali menyambut baik perkembangan ini dan menyarankan untuk menambah beberapa pasar yang disurvei sehingga harga komoditas lebih representatif.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali mengusulkan untuk membentuk Tim Neraca Pangan dan Tim Sistem Informasi Harga. Pembentukan tim tersebut akan berkolaborasi antara OPD terkait dan Bank Indonesia Bali. Kerangka kerja masing-masing tim akan dilaporkan pada Februari 2021.(LE-DP1)